Penawaran Tender dalam Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Kebijakan lembaga negara atau otoritas pasar modal dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas merupakan hal penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Salah satunya dalam hal terjadinya pengambilalihan perusahaan terbuka.

Bisa dibayangkan, jika sebuah perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh banyak pihak diakuisisi atau diambilalih pihak lain, hal ini berdampak pada perubahan pemegang saham pengendali perusahaan. Tanpa regulator, pemodal minoritas tentu hanya bisa pasrah.

Bagi perusahaan publik, perubahan pemegang saham pengendali merupakan fenomena yang lazim terjadi. Bentuknya bisa melalui akuisisi, merger atau peleburan. Pemegang saham pengendali sendiri dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan perusahaan terbuka.

Pertanyaannya, bagaimana upaya otoritas dalam memastikan terpenuhinya hak-hak para pemodal minoritas setelah terjadinya pengambilalihan perusahaan terbuka? Ini penting agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan bahkan kerugian bagi pemegang saham minoritas bila terjadi perubahan pengendali perusahaan.




Pemenuhan hak para pemegang saham minoritas terkait terjadinya pengambilalihan perusahaan terbuka diantaranya telah diupayakan semenjak hadirnya ketentuan yang mengatur kewajiban pihak yang melakukan pengambilalihan untuk melakukan penawaran untuk membeli sisa saham publik pada perusahaan tersebut (Penawaran Tender atau tender offer) setelah diakuisisi pengendali baru.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bapepam dan LK (kini Otoritas Jasa Keuangan) No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 264/BL/2011.

Dalam peraturan tadi disebutkan bahwa pihak yang melakukan pengambilalihan perusahaan terbuka wajib melakukan tender offer. Adapun pengambilalihan perusahaan terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka.

Disebutkan juga dalam peraturan tersebut bahwa keterbukaan informasi dalam rangka penawaran tender wajib beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perusahaan terbuka yang diambil alih, paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman pengambilalihan.

Dalam aturan tersebut Bapepam-LK atau kini Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan penawaran tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya. Biasanya harga yang ditawarkan untuk tender offer adalah harga di atas harga pasar atau harga yang wajar. Nah, dengan adanya kewajiban tender offer maka pemegang saham publik yang tidak puas dengan pengambilalihan perusahaan berkesempatan untuk menjual saham mereka.

Namun dalam implementasinya, dalam beberapa kasus atau kondisi seringkali terjadi perbedaan pendapat terkait perlu dilaksanakannya tender offer atau tidak dalam pengambilalihan perusahaan terbuka.

Yang paling anyar adalah kontroversi tentang perlu tidaknya dilakukan tender offer pada rencana pembentukan holding BUMN dalam bidang pertambangan. Rencana pembentukan holding ini akan melibatkan BUMN yang juga perusahaan terbuka antara lain PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA). Ketiga perusahaan direncanakan akan berubah statusnya dari Persero menjadi Non-Persero dan akan menginduk pada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) nantinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan, Inalum selaku pemegang saham pengendali yang baru tak perlu lagi melakukan penawaran pembelian kembali kepada pemegang saham lainnya (tender offer). Ketentuan tender offer menurutnya wajib dilakukan jika ada peralihan saham dalam jumlah besar yang membuat perubahan pemegang saham pengendali. Jika ada peralihan saham namun pengendalinya tetap sama maka tender offer tak perlu dilakukan.

Terlepas dari kontroversi tersebut, BEI sendiri bersedia mengikuti apapun keputusan OJK. “Sesuai peraturan IX.H 1 di mana OJK lah yang menentukan tender offer atau tidak, maka BEI akan ikut keputusan OJK,” ujar Direktur Utama BEI Tito Sulistio. Meski begitu Tito mengingatkan bahwa dalam sebuah aksi korporasi, baik merger, akuisisi maupun peleburan yang melibatkan perusahaan terbuka, hak pemegang saham minoritas tidak boleh dihilangkan sedikitpun. (TIM BEI)




 




Leave a Reply

Your email address will not be published.