ANIES BASWEDAN DILAPORKAN KE POLISI, INILAH PIHAK YANG BELA ANIES BASWEDAN TERKAIT ISTILAH PRIBUMI

Anies Baswedan dilaporkan ke polisi. Gubernur DKI Jakarta tersebut dilaporkan karena terkait dengan pidatonya yang menyebutkan kata sola pribumi dalam pidato politik setelah dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta.

Pihak yang melaporkan Anies Baswedan adalah organisasi yang bernama Gerakan Pancasila. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan LP/ 1072/X/2017/ tanggal 17 Oktober.




Berdasarkan pantauan, Koordinator Gerakan Pancasila Jack Boyd Lapian tiba bersama pengacaranya, Rudi Kabunang, pada pukul 18.30 WIB di kantor Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Saat ini Gerakan Pancasila melakukan pelaporan mengenai persoalan pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang terpilih pada 16 Oktober 2017 pada saat sesi acara setijab sehubungan dengan pidato politik menyebutkan kata pribumi dianggap telah melanggar UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis,” kata Rudi Kabunang.

Namun atas pelaporan tersebut, Anies Baswedan mendapat pembelaan dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Akta menilai tidak ada yang salah dari kata pribumi yang diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Ratusan Advokat ACTA siap membela Gubernur Anies Baswedan terkait istilah pribumi yang disampaikan pada saat pidato di Balai Kota, 16 Oktober 2017. Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara seksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut, ujar Ketua ACTA Krist Ibnu T Wahyudi dalam keterangan yang tertulis pada detik.com, Selasa (17/10).




Selain ACTA, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut membela Anies Baswedan. PKS menilai pidato Anies Baswedan soal pribumi tidak bermaksud memecah-belah, sebaliknya untuk membawa semangat rekonsiliasi usai Pilkada DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Hesti Rika).

Menurut wakil ketua Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, pernyataan Anies yang menyinggung soal pribumi tersebut, bukan pertama kalinya diucapkan oleh pejabat atau tokoh nasional. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diklaim juga pernah menggunakan diksi itu dalam pidatonya.




Jadi mestinya permasalahan seperti ini dudukan dan diproporsionalkan. Ditanyakan pada Pak Anies apa yang dimaksudkan. Tapi menurut saya melihat dari pada keseluruhan semangat yang dibangun tentu bukan untuk melakukan dikotomi antara yang disebut pribumi maupun yang bukan pribumi, “kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/10).




 




Leave a Reply

Your email address will not be published.