GCG Perusahaan Publik di Pasar Modal

Setiap perusahaan selayaknya menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan benar atau yang disebut Good Corporate Governance (GCG). Tetapi yang wajib ber-GCG terutama perusahan publik (emiten). Setiap emiten harus menjalankan GCG karena perusahaan menjadi milik publik, sehingga publik harus mengetahui dengan transparan segala aktivitas perusahaan dan keuangan perusahaan.

Ada lima prinsip GCG yang menjadi pedoman bagi perusahaan atau para pelaku bisnis, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF.




Transparency (keterbukaan informasi) secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.

Setiap emiten harus menyampaikan laporan keuangan setiap kuartal, semester dan tahunan di media massa dan website perusahaan. Perusahaan harus memastikan setiap pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas mendapatkan informasi yang sama.

Accountability (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan.

Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.




Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.

Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.




Independency (kemandirian) mewajibkan Perusahaan agar dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Fairness (kesetaraan dan kewajaran), menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Corporate governance atau sistem tata kelola perusahaan bisa juga diartikan sebagai suatu mekanisme dalam perusahaan yang menyangkut proses, hubungan kelembagaan, di mana seluruh pihak yang terkait dapat menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan, menengahi perbedaan-perbedaan, serta menjalankan tugas dan kewajiban mereka di dalam sebuah perusahaan (corporate).

Melalui prinsip GCG para pemegang saham dapat memastikan manajemen bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Penerapan prinsip GCG berawal di Amerika Serikat pada 1980-an yang dirumuskan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Di Indonesia peraturan yang menjadi kerangka terpenting bagi pelaksanaan corporate governance adalah UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri yang memiliki Direksi dan Komisaris yang mewakili perusahaan. Selain itu, terdapat pula peraturan lainnya, yaitu UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Hampir semua prinsip yang terdapat dalam OECD telah terakomodasi dalam kedua perangkat hukum tersebut. Bahkan khusus terhadap pemegang saham minoritas, tersedia mekanisme untuk membela haknya dari dominasi pemegang saham mayoritas yang sebelumnya praktis tidak mendapat perlindungan sama sekali.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki organ-organ yang mendukung terciptanya good corporate governance. Kewajiban tersebut tertuang dalam Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-315/BEJ/062000 yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2000.

Prinsip utama yang dipegang dalam dunia pasar modal adalah prinsip keterbukaan (disclosure). Dengan prinsip keterbukaan ini, semua pemegang saham berhak mengetahui apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi perusahaannya. Terlebih lagi, perusahaan yang telah tercatat di suatu Bursa Efek, pemegang sahamnya adalah publik.

Dalam Keputusan Direksi BEI disebutkan bahwa setiap perusahaan yang tercatat di BEI, wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 persen dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selain itu, organ lain yang juga wajib dimiliki oleh perusahaan yang tercatat di BEI adalah Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan.




 




Leave a Reply

Your email address will not be published.