4 Skenario Ini Bisa Mengatasi Kesenjangan Guru

Calon guru. LPTK memperkenalkan Active Learning for Higher Education (ALFHE) kepada mahasiswa sebagai calon guru di masa depan. Studi USAID PRIORITAS menemukan kesenjangan Supply and Demand guru kelas baru di tingkat sekolah dasar.

Studi Baru tentang Supply and Demand Guru Kelas Baru di Sekolah Dasar Dirilis USAID

Medan. USAID melalui program PRIORITAS baru saja merilis hasil studi Supply and Demand (suplai dan kebutuhan) Guru Kelas Baru di Sekolah Dasar (SD). Studi ini ditujukan membantu Kemenristekdikti dan Kemendikbud menganalisis cara untuk memperkecil kesenjangan antara menyiapkan suplai dan kebutuhan guru kelas SD. “Hasil studi ini sudah kami rilis di Jakarta. Melalui studi ini, kita bisa melihat berapa besar seharusnya jumlah tamatan program PGSD LPTK agar bisa diserap oleh sekolah. Kami melakukan studi selama 18 bulan dengan melibatkan ahli tata kelola dan manajemen pendidikan,” terang juru bicara USAID PRIORITAS Sumut Erix Hutasoit di Medan, Sabtu (29/4).




Direktur Program USAID PRIORITAS Stuart Weston, mengatakan berdasar data Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015, Indonesia masih kekurangan guru kelas PNS sebesar 282.224 guru. Namun jumlah ini belum memasukkan guru bukan PNS atau guru honor. Jika data guru bukan PNS ikut dihitung, maka ada kelebihan 82.245 guru kelas. Sementara itu pada tahun yang sama, sebanyak 415 lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), akan meluluskan 91.247 orang dari Program PGSD. Itu artinya sampai 2025, diproyeksikan lulusan Program PGSD mencapai 444.551 lulusan. ”Dengan mengetahui data guru kelas di sekolah dasar maka LPTK dapat mempertimbangkan kuota mahasiswanya sesuai kebutuhan guru kelas baru di sekolah dasar,” katanya.

Studi ini menemukan bahwa kebutuhan guru kelas baru di SD akan meningkat seiring berjalannya waktu, seperti guru yang pensiun, semakin sedikit guru baru yang masuk ke dalam sistem, dan jumlah siswa di sekolah yang meningkat. Namun, ke depan dengan perubahan populasi penduduk, jumlah siswa di SD akan stabil dalam waktu sekitar lima tahun. Jika sistem berlanjut seperti saat ini, tanpa usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam penyebaran guru, maka kita dapat mengharapkan adanya penurunan jumlah suplai guru kelas baru selama tahun-tahun mendatang.

Ketua tim studi Mark Heyward, Ph.D menyebut empat skenario yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan kelas SD. Pertama, skenario normal atau tidak melakukan kebijakan apapun. Kedua, melakukan skenario penggabungan sekolah atau kelas rangkap. Ketiga, melakukan skenario alih fungsi guru mata pelajaran menjadi guru kelas. Keempat, melakukan skenario gabungan kedua dan ketiga. “Bila gabungan skenario kedua dan ketiga dilakukan, maka bisa mengurangi kebutuhan guru kelas SD mencapai 45%, dan ini akan membuat efisiensi anggaran pendidikan. Skenario ini diambil berdasar pengalaman USAID PRIORITAS membantu penataan dan pemerataan guru di 7 provinsi mitra,” tukas Mark.

Kebutuhan guru baru akan terus meningkat sejalan dengan jumlah guru yang pensiun dan bertambahnya penduduk usia sekolah. Jika mengikuti skenario yang disampaikan tim studi, maka proyeksi kebutuhan guru di tahun 2045 akan berbeda-beda. Kebutuhan guru baru bersarkan skenario 1 diproyeksikan sebesar 560.003 guru, skenario 2 sebesar 516.794 guru, skenario 3 438.058, dan skenario 4 sebanyak 394.914

Sedangkan dari segi suplai lulusan PGSD terjadi ketimpangan berdasarkan wilayah. Anggota tim studi, Aos Santosa menyebut LPTK yang ada di Jawa memberikan suplai lulusan PGSD paling besar. “Membandingkan suplai dan kebutuhan guru kelas SD dengan asumsi tidak melakukan skenario efisiensi, di wilayah Jawa baru mengalami kekurangan suplai pada tahun 2023, wilayah Sulawesi pada tahun 2019, wilayah Sumatra pada tahun 2017. Wilayah yang mengalami kekurangan suplai  sejak tahun 2017 adalah wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata Aos.

Hasil studi ini merekomendasikan suplai guru kelas baru di SD yang berasal dari lulusan LPTK harus melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah lulus S1 PGSD. Dengan demikian PPG bisa menjadi pengendali kelebihan suplai lulusan PGSD terutama memperhatikan kebutuhan nyata di masing-masing wilayah atau lebih rinci menurut provinsi dan kabupaten. “Bahkan dalam mendistribusikan suplai guru SD bisa lintas wilayah berdasarkan rekam jejak LPTK dan provinsi/kabupaten yang sangat membutuhkan guru baru,” tambah Aos (Dewa)




 




Leave a Reply

Your email address will not be published.