Mengenal Lembaga Pengawas dan Pendukung Pasar Modal

Mengenal Lembaga Pengawas dan Pendukung Pasar Modal

Jakarta, Jelasberita.com | Tidak terhitung betapa banyak masyarakat yang pernah kehilangan dana besar karena tertipu tawaran investasi bodong. Meski begitu, masih ada saja korban-korban baru muncul. Ini terjadi karena masyarakat mudah dipedaya dengan janji palsu berupa imbal hasil tinggi dalam tempo singkat.

Sebenarnya, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah sangat aktif memerangi investasi bodong. Tapi sosialisasi dan edukasi tidak akan pernah cukup bila masyarakat tidak membentengi diri, kritis dan waspada terhadap tawaran investasi ilegal yang umumnya menawarkan keuntungan yang tidak realistis. Mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungking tentang aspek legalitas atas instrumen investasi yang ditawarkan sebelum membeli merupakan cara ampuh agar tidak terjerat investasi bodong.

Tidak sulit menemukan instrumen investasi legal dan relatif aman dari penipuan. Instrumen investasi di pasar modal bisa menjadi pilihan. Ada banyak produk yang ditawarkan, tinggal disesuaikan dengan profil dan karakter risiko pemodal. Mau konservatif, moderat atau agresif, tersedia dengan tawaran keuntungan dan risiko sepadan.

Aspek legalitas hingga mekanisme investasi pasar modal tertera jelas dalam Undang Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Sementara aspek pengawasannya dilakukan dengan ketat oleh OJK. Sehingga instrumen pasar modal dapat memberi keamanan dan kenyamanan berinvestasi bagi pemodal dari potensi penipuan dan penggelapan.

OJK sendiri merupakan instansi negara yang memiliki kewenangan tertinggi dalam Struktur Pasar Modal Indonesia. Tidak hanya sebagai pengawas pasar modal, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sejak tanggal 22 November 2011 disebutkan, OJK juga berperan sebagai pembina dan pengatur tertinggi untuk lembaga jasa keuangan di Indonesia. Baik perbankan, lembaga keuangan non bank maupun pasar modal. Khusus untuk pasar modal fungsi tersebut tertera di Pasal 6 UU No 21/2011.

Dalam melaksanakan kewenangannya di pasar modal, OJK dibantu oleh tiga Self Regulatory Organization. Tiga SRO tersebut adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Dalam Struktur Pasar Modal Indonesia, SRO berada di bawah OJK yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya di Pasar Modal Indonesia.

BEI yang didirikan pada tanggal 13 Juli 1992 merupakan satu-satunya lembaga yang menyelenggara perdagangan efek di Indonesia. Untuk itu BEI berperan menyediakan infrastruktur berupa peraturan perdagangan maupun fasilitas transaksi agar pasar modal berjalan teratur, wajar, dan efisien sesuai amanat UU Pasar Modal. Pemegang saham BEI adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek, disebut sebagai Anggota Bursa (AB).

 

Adapun lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) dilaksanakan oleh KSEI sejak tanggal 9 Januari 1998. Lembaga ini bertugas menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Bank Kustodian, AB, Perusahan Efek, Badan Administrasi Efek atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.

 

SRO ketiga yaitu lembaga kliring dan penjaminan dengan tugas menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Sejak tanggal 5 Agustus 1996, KPEI menjalankan peran itu. Saham KPEI sendiri secara mayoritas wajib dimiliki oleh BEI.

 

Di bawah SRO terdapat sejumlah lembaga dengan peran dan fungsi masing-masing, mereka terdiri dari perusahaan efek atau AB yang bisa menjalankan tiga peran yaitu sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek maupun sebagai manajer investasi. Kemudian terdapat lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari lembaga kustodian, Badan Administrasi Efek, Wali Amanat, Pemeringkat Efek dan Penilai Efek. Selain yang telah disebutkan tadi, pada lembaga penunjang, sejak tahun 2012, Struktur Pasar Modal Indonesia semakin lengkap dengan hadirnya lembaga baru bernama Dana Perlindungan Pemodal atau Securities Investor protection Fund (SIPF).

 

Peran dan fungsi SIPF yaitu mengumpulkan dana untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Berdasarkan izin OJK, Dana Perlindungan Pemodal yang terkumpul diadministrasikan dan dikelola oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund). Kehadiran lembaga ini semakin membawa kenyamanan investor dalam berinvestasi di pasar modal.

 

Selain itu adapula Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA). Pada struktur juga terdapat para profesi penunjang seperti akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris. Kemudian tentu terdapat emiten atau perusahaan publik yang menjadi penerbit efek baik saham maupun obligasi yang ditransaksikan di pasar modal baik di pasar perdana maupun pasar sekunder. Jangan lupa pada produk-produk reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi juga merupakan bagian dari instrumen investasi pasar modal yang bisa menjadi pilihan investasi.




Leave a Reply

Your email address will not be published.