Ramai Diberitakan, Apa Sih Isi Revisi UU Anti-Terorisme?

Ilustrasi (google images)

Jakarta, Jelasberita.com| Belakangan, setelah maraknya aksi terorismen di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Terorisme. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan, ada sejumlah poin yang menjadi usulan pemerintah dalam revisi tersebut.

“Faktor pencegahan yang sebelumnya dalam undang-undang terorisem itu lebih pada penindakan yang tidak bisa mengantisipasi pencegahan, sekarang kita perluas,” kata Yasonna seusai rapat terbatas mengenai Undang-Udang Antiterorisme di Kantor Presiden, Kamis (21/1).




Yasonna mencontohkan salah satu poin dari usulan pemerintah adalah masa penahanan selama penyelidikan atau penyidikan. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan mengatakan, usulan revisi adalah Polri dapat melakukan penahanan semenara selama satu hingga dua pekan.

Adapun usulan kedua adalah pencabutan status kewarganegaraan atau paspor dari warna negara Indonesia yang melakukan tindakan mengancam keselamatan negara, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri.

“Misalnya pergi berperan untuk kepentingan tertentu, maka bagian yang kita bahas termasuk pencabutan paspornya,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Halaman: 1 2







 




Leave a Reply

Your email address will not be published.