Revisi UU KPK Menuai Kecaman

Image via dekandidat.com

Jakarta, Jelasberita.com | KPK kembali mendapat tantangan dari anggota DPR terutama dari fraksi PDIP, dengan mengisiasi usulan Revisi UU KPK. PBNU menilai pasal-pasal di draf RUU KPK yang dibuat DPR sangat tidak logis.

Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Tanpa keberadaan KPK, maka korupsi akan terus bertambah di Indonesia dalam segala bidang.




Saat ditanyakan soal draf RUU KPK staf kepresidenan Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya tidak mengetahui adanya kelanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada bulan Juni lalu, Jokowi menolak adanya revisi itu dan memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menariknya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Presiden menganggap revisi justru melemahkan KPK. Semenjak itu, Presiden pun tak pernah lagi menyinggung soal revisi UU KPK.

Ketua PBNU bidang hukum, perundang-undangan dan hak asasi manusia, Robikin Emhas menjelaskan bahwa pembatasan umur KPK selama 12 tahun dalam draft revisi UU KPK di tengah praktik korupsi yang masih ‘membudaya’ tidak mencerminkan kesadaran kolektif anti korupsi masyarakat yang menempatkan korupsi sebagai extra ordinary crime. Bahkan boleh dikatakan tidak memiliki basis argumentasi dan rasio logis yang memadai. Kamis (8/10/2015).

Halaman Selanjutnya

Halaman: 1 2 3







 




Leave a Reply

Your email address will not be published.