Kanwil DJP Sumut I Minta Masyarakat Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak

OK




 

Medan, Jelasberita.com

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I mengajak masyarakat untuk memanfaatkan penghapusan sanksi pajak. Ajakan tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Harta Indra Tarigan, melalui konferensi pers di Kanwil DJP Sumut I, Rabu (29/4). Pengumuman ini serentak disampaikan di seluruh DJP untuk tahun pembinaan wajib pajak yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan moto “reach the unreachable, touch the untouchable”.

Tahun pembinaan wajib pajak 2015 ditujukan pada kelompok wajib pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT maupun yang belum menyampaikan SPT, serta kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selama periode itu, Ditjen Pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak. Ditjen Pajak akan menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak-nya.




Guna mendukung pelaksanaan tahun pembinaan wajib pajak ini, pemerintah segera menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak.

Pencanangan itu merupakan bagian dari strategi pengamanan target penerimaan 2015 sebesar Rp 1,295 triliun yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan data pihak ketiga, antara lain data dari PPATK, OJK, BI, BPN, Kementerian dan Lembaga. Target penerimaan tersebut cukup besar karena salah satu komponen penting untuk membiayai pembangunan adalah penerimaan pajak.




“Tahun ini diberikan kesempatan penghapusan sanksi pajak sampai akhir tahun. Baiknya, janganlah kita menunda-nunda sampai akhir tahun. Lebih cepat lebih baik, supaya ada kesempatan bagi kamo untuk mengadministrasikan semuanya dan supaya jangan ada lagi yang lalai. Sebab untuk tahun depan tentu berubah, pemerintah sudah mencanangkan law enforcenement. Tahun ini pemerintah masih memberikan kesempatan untuk terbuka. Jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan, ini tentu sangat berisiko. Saya rasa waktu yang diberikan 8 bulan sudah cukup bagi publik” paparnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data DJP Sumut I, dari 365.471 wajib pajak (WP) yang terdaftar atau aktif, hanya 185.278 WP yang menyampaikan SPT tahunan hingga 16 April 2015, sedangkan dari total 30.168 WP badan yang terdaftar, hanya 2.320 yang melaporkan SPT tahunan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak di Sumut masih terbilang minim. Akan tetapi, Harta Indra Tarigan mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat terlihat meningkat. Misalnya, penyampaian laporan SPT tahunan WP orang pribadi (OP) meningkat yakni dari 171.866 menjadi 185.278. Begitu juga dengan WP badan meningkat dari 2.119 menjadi 2.320. (rls/ti)

 

 

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published.