Berantas Pungli, Ini 8 Cara Kementerian PANRB

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





News Okezone
News Okezone

Medan, Jelasberita| Surat Edaran (SE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah dikeluarkan sebagai tindak lanjutan instruksi Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungutan liar (pungli).

Surat Edaran Kementerian PARB Nomor 5 Tahun 2016, berlaku untuk seluruh lingkungan instansi pemerintah, seperti para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, ‎Jaksa Agung, Kepala KPNK, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, pimpinan kesekretariatan LNS, gubernur, bupati dan walikota.




Asman Abnur mengujarkan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (18/10/2016) bahwa ia berharap semua pimpinan instansi pemerintah untuk secara tegas melaksanakan langkah-langkah pemberantasan pungli sebagai bagian dari upaya konkret pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam Surat Edaran, Kementerian PANRB menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pimpinan instansi pemerintah tersebut, yakni:

  1. Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungli dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli.
  2. Menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat pungli.
  3. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain.
  4. Meminta para kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat.
  5. Memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan.
  6. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli.
  7. Meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas ASN.
  8. Membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.
  9. Melakukan respons cepat terhadap pengaduan dari masyarakat dan menerapkan sistem pengaduan internal untuk membuat menekan potensi praktik pungutan liar.

Selain itu, Asman juga meminta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar berkoordinasi dan bersinergi dengan Aparat Internal Instansi Pemerintah (APIP) Kementerian, lembaga dan pemda melakukan quality assurance atas kegiatan pemberantasan pungli.

Leave a Reply

Your email address will not be published.