Jokowi Membahas Kasus Hak Azasi Manusia (HAM)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Jokowi Membahas Kasus Hak Azasi Manusia (HAM)
Image via www.skanaa.com

Jakarta, Jelasberita.com | Para ahli hukum melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan dengan ahli hukum digelar di Istana Negara, untuk membahas tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

Beberapa di antaranya adalah Mahfud MD, Chandra Hamza, Todung Mulya Lubis, Harjono, Saldi Isra, Refly Harun, Zaenal Arifin, Yenti Ganarsih, Yunus Hussein, Al Araf, Chandra Hamzah dan Nursyahbani Katjasungkana. Jika ditotal, pakar hukum yang dijadwalkan hadir adalah 22 orang.




Dalam pertemuan terbuka itu, Presiden Joko Widodo membahas sejumlah perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat di masa lalu, hingga berujung pada tewasnya aktivis Munir. Kasus pembunuhan Munir dan korban tragedi 1965, merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang akan dibahas.

Pembahasan perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dilakukan presiden bersama sejumlah praktisi hukum di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo menyinggung penyelesaian perkara pembunuhan aktivis HAM Munir dalam pertemuannya. Kamis, 22 September 2016.

“PR kita mengenai pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk di dalamnya kasusnya Mas Munir, juga ini perlu diselesaikan,” tutur Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Joko Widodo sudah menerima rekomendasi dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, soal penyelesaian perkara HAM di masa lalu. Rekonsiliasi menjadi solusinya, namun presiden masih mencari waktu yang tepat untuk penerapannya.




Sejumlah aktivis sebelumnya telah menagih janji kampanye Jokowi, Jokowi berjanji untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, yaitu salah satunya adalah pembunuhan Munir Said Thalib. Selain itu, menurut Direktur Imparsial Al Araf, pengusutan hingga tuntas persoalan pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara.

Direktur Imparsial Al Araf berpendapat, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semestinya melanjutkan kerja Tim Pencari Fakta, yang pernah dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masalahnya, sejak pembubaran tim hingga sekarang, pemerintah belum juga membuka seluruh hasil penyelidikan tersebut kepada masyarakat.

Sebelumnya, 11 tahun sudah Tim pencari fakta (TPF) pembunuhan Munir Said Thalib, telah menyerahkan hasil penyelidikan ke pemerintah. Saat penyerahan itu, pemerintahan dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhyono. Namun hingga saat ini, hasil penyelidikan tidak pernah dibuka.

Untuk penyelesaian kasus tragedi 1965. Pemerintah hingga saat ini masih mempertimbangkan sejumlah rekomendasi April lalu, pemerintah menggelar simposium terkait dengan tragedi 1965 di Hotel Arya Duta, Jakarta, untuk mencari solusi.

Faisal Fahmi, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Humas Setneg, kembali menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima hasil laporan TPF Munir sepanjang tahun 2005. Kondisi inilah yang membuat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menggugat Sekretariat Negara ke Komisi Informasi Publik (KIP).

Selain itu Jokowi juga menyampaikan, bahwa draft revisi PP 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum ia terima. Jika sudah diterima, kata dia, pasti akan dijelaskan hasil godokannya.

“Dan juga mungkin saya sampaikan sekalian mengenai revisi, misalnya revisi PP 99 Tahun 2012 sampai sekarang juga belum sampai ke meja saya. Tapi kalau sampai ke meja saya, akan saya sampaikan,” tutur Jokowi.

Presiden Joko Widodo, dalam acara bersama pakar hukum, mengatakan bahwa hal yang mesti diselesaikan juga adalah peredaran narkotika.

“Ini memerlukan tindakan hukum yang tegas. Kami nanti mohon masukan-masukan mengenai hal-hal yang tadi saya sampaikan,” tutur Jokowi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.