Ini Isi Revisi PP Hulu Migas Yang di Serahkan Menkeu Ke Presiden

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





kabar.me
kabar.me

Medan, Jelasberita.com|Draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam upaya menginvestasikan bidang hulu migas menjadi lebih menarik akan segera di serahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dalam revisi tersebut pemerintah akan memberikan insentif dari segi perpajakan pada masa eksplorasi.




Dalam konfrensi pers di Kementerian Keuangan Lapangan Benteng Jakarta, Jumat (23/9/2016) Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan fasilitas perpajakan pada masa eksplorasi, yaitu PPN impor, bea masuk, PPN dalam negeri, serta PBB diberikan fasilitas ini akan masuk fasilitas perpajakan yang ditanggung pemerintah pada masa eksplorasi.

Ada insentif lain yang akan permerintah berikan berupa fasilitas perpajakan di kegaiatan eksploitasi yang mencakup PPN impor, bea masuk, dan PPN dalam negeri serta PBB hanya dalam rangka pertimbangan keekonomian proyek.

Dalam revisi PP 79 ini juga memuat pembebasan PPh Pemotongan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama (cost sharing) oleh kontraktor dalam rangka pemanfaatan barang milik negara di bidang hulu migas dan alokasi biaya overhead kantor pusat.

Selain itu, ada konsep bagi hasil penerimaan atau sliding scale, di mana pemerintah mendapatkan hasil lebih apabila harga minyak meningkat drastis.




“Kalkulasi tim untuk membandingkan PP 79 apabila berbagai fasilitas insentif diterapkan maka nilai keekonomian proyek meningkat IRR dari 11,59 persen menjadi 15,16 persen,” tandas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.