Surya Dharma Paloh Dipanggil KPK Untuk Diperiksa

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Surya Dharma Paloh Dipanggil KPK Untuk Diperiksa
Image via radarmanado.com

Jakarta, Jelasberita.com |  Pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai NasDem, Surya Dharma Paloh, akan dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penjadwalan pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2020.

Secara resmi KPK menerangkan, Surya Dharma Paloh akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP Budiman Pardamean Nadapdap. KPK juga akan memanggil mantan anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Panda Nababan, sebagai saksi untuk tersangka yang sama.




Surya Paloh dan Panda Nababan dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian  hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho kepada tujuh anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Keduanya menjadi saksi meringankan atas permintaan tersangka BPN (Budiman Pardamean Nadapdap),” tutur Yuyuk Andriati Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas KPK  di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Dalam kasus dugaan suap di DPRD Sumut, KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka. Mereka disangka menerima suap dari tersangka Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pudjo Nugroho. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka.

Ketujuh tersangka ialah Muhammad Afan dari Fraksi PDIP periode 2014-2019, Wakil Ketua DPRD Zulkifli Efendi Siregar dari Hanura periode 2014-2019, Budiman Pardamean Nadapdap dari PDIP periode 2009-2019, Guntur Manurung dari Demokrat periode 2009-2019, Bustami dari PPP periode 2009-2014, Zulkifli Husein dari PAN periode  2009-2019, dan Parluhutan Siregar dari PAN periode 2009-2019.




“Yang mengatur siapa? Antara gubernur dan orang-orangnya dan Ketua DPRD dan orangnya, jadi harus semuanya sama, ini kan perpisahan akhir jabatan. Itu gubernur yang sebelumnya (Gatot Pujo Nugroho), tapi dosanya gubernur dosa wakil gubernur (Tengku Erry Nurhadi) juga,” tutur Budiman pada 5 Agustus 2016.

Sebelumnya terdapat enam tersangka yang telah ditetapkan, para tersangka tersebut diduga menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012 dan 2014, persetujuan perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013, pengesahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015, serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada 2015.

Keenam tersangka tersebtu yaitu Gatot, Saleh Bangun (Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014), Chaidir Ritonga (Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014), Ajib Shah (Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014), Kamaluddin Harahap (Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014), dan Sigit Pramono (Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014).

Terdapat lima tersangka yang telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (15/6). Saleh dan Ajib masing-masing dijatuhi vonis pidana 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara. Sementara Sigit dan Chaidir divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara. Kamaluddin yang lebih dahulu divonis Pengadilan Tipikor pada Rabu (8/6), saat ini sedang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas vonis 4 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara.

Sedangkan Gatot Pujo Nugroho belum didakwa dalam perkara ini dan masih menjalani masa hukuman karena menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan politisi partai Nasdem Patrice Rio Capella.

Leave a Reply

Your email address will not be published.