Gerakan Sejuta Koperasi Unit Desa Membantu Pemerintah Mengawasi Distribusi Pupuk Bersubsidi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





koperasi
sumber gambar : www.beritasatu.com

Oleh : Manuel Tambunan

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.Jumlah petani Indonesia pada tahun 2003 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 31 juta jiwa, namun penurunan besar-besar terjadi setiap tahunnya, hingga pada tahun 2013 menurun menjadi 26 juta jiwa.

Terjadi perpindahan profesi besar – besaran menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya petani di Indonesia.Meskipun terjadi perpindahan profesi skala besar namun tidak memberikan kontribusi perubahan ke sektor perpindahan tersebut, seperti sektor industri dasar yang tidak mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun, meskipun jumlah angkatan kerjanya terus bertambah.

Perubahan dan perpindahan profesi pertanian di Indonesia tidak seharusnya terjadi secara drastis, dimana lebih kurang 5 juta petani alih profesi. Kemiskinan menjadi akibat dari alih profesi ini, dimana jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin bertambah, padahal sektor pertanian masih mampu mengatasi persoalan sosial kemiskinan dan pengangguran jika dikembangkan secara serius.

Kesulitan dan Masalah Petani Indonesia

Kemiskinan untuk saat ini masih identik dengan profesi petani. Banyaknya permasalahan,ternyata menjadi alasan utama yang menghambat petani untuk mencapai kemakmuran. Permasalahan dan kesulitan petani banyak membuat pemborosan – pemborosan yang tidak penting, sehingga biaya operasional menjadi mahal namun harga gabah/buah tidak memiliki nilai jual.
Untuk saat ini ada banyak masalah yang dihadapi oleh petani, seperti infrastruktur pertanian, Sumber Daya Manusia, ketersediaan bibit unggul, peralatan yang masih tradisional, dan distribusi pupuk bersubsidi yang bermasalah.
Diantara permasalahan tersebut yang paling dominan mempengaruhi pertanian di Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas adalah ketersediaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi untuk petani yang kurang mampu.
Pupuk menjadi salah satu andalan petani dalam meningkatkan produksi, dimana 20% keberhasilan panen yang baik ditentukan oleh pemupukan yang tepat.
Pemupukan yang tepat akan mempengaruhi kesehatan tanaman dan daya tahan tanaman terhadap penyakit semakin meningkat, dengan terjaminnya kesehatan tanaman dan tersedianya nutrisi yang dibutuhkan maka tentunya akan mempengaruhi hasil panen yang optimal.
Namun saat ini petani terutama di daerah yang minim ketersediaan pupuk sering mengabaikan pemupukan, karna terbatasnya persediaan pupuk terutama pupuk asli yang bersubsidi kalaupun ada harganya bisa lebih mahal dari harga yang seharusnya.

Membedah Solusi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi, antara lain infrastruktur jalan yang kurang memadai, terisolisasinya daerah pertanian dengan distributor, kurangnya produksi pupuk bersubsidi, timpangnya proses distribusi antar wilayah, hingga permainan oknum yang melakukan penimbunan terhadap pupuk bersubsidi.
Penimbunan pupuk sering dicurigai sebagai penyebab utama dari langkahnya pupuk bersubsidi. Adanya tindakan penimbunan tersebut akibat dari terbatasnya pengawasan dari masyarakat, pemerintah, maupun aparat penegak hukum dan keamanan.
Oknum yang cukup memungkinkan untuk “bermain” ,antara lain pabrik pupuk, distributor, tokoh pupuk, aparat pemerintah,aparat penegak hukum dan keamanan, dan masyarakat yang memiliki kepentingan.
Cukup jelas,bahwasannya semua oknum yang berkepentingan terhadap pupuk bersubsidi dapat “bermain” sehingga pengawasan distribusi pupuk bersubsidi juga harus banyak dilakukan.
Perlu diketahui biaya pengawasan tersebut sangat mahal jika hanya melibatkan pemerintah dan sangat lemah jika hanya di awasi masyarakat biasa.
Pengwasan dari pemerintah secara pasti untuk beberapa tahun kedepan tidak mungkin diandalkan secara serius. Namun bukan berarti pemerintah tidak bisa mengeluarkan regulasi yang membantu masyarakat dalam melakukan pengwasan, seperti membuat laporan distibusi secara terperinci dan terbaru, mempermudah membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengawasi subsidi pupuk, medorong kelompok tani ikut serta melakukan pengawasan ataupun mendorong terbentuknya Gerakan Sejuta Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menyeimbangkan fungsi pengawasan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Diantara regulasi yang tadi, penulis menilai solusi yang paling efektif untuk dijangkau pada saat ini adalah dengan membentuk koperasi sebagai wadah masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan sekaligus wadah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga kesejahteraan tidak hanya berada pada pemilik usaha besar, namun juga harus “berbagi” kesempatan kepada lingkungan yang lebih luas,oleh karena itu izin distribusi pupuk pun bukan hanya untuk perusahaan besar namun juga untuk koperasi yang notabene usaha bersama yang dikelolah masyarakat.

 

Perkembangan Koperasi di Indonesia

perkembangan koperasi
Ket : Bapak Koperasi Indonesia (sumber gambar : obrolanekonomi.blogspot.com)

Pengertian Koperasi Menurut Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta adalah “usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang”.
Pengertian tersebut sangat kental akan nilai – nilai budaya Indonesia dimana kesejahteraan itu seolah – olah untuk “dibagi – bagi”, bukan hanya milik sekelompok orang saja, bukan hanya kesempatan milik sekelompok orang saja, dan bukan hanya diperjuangkan untuk sekelompok orang saja, melainkan harus dibagi – bagi, bukan hanya bagi – bagi “kue” saja, tapi ikut dapat tugas untuk membuat “kue”.
Ya itulah prinsip koperasi yang sebenarnya, dimana prinsip gotong royong dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh anggotanya cukup kental di setiap kegiatan perkoperasian Indonesia, maka tidak heran pembagian hasilnya pun merata menurut partisipasi anggota koperasi.
Selain itu prinsip koperasi juga tidak lepas dari kepentingan lingkungan di luar keanggotaan dimana koperasi Indonesia harus mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar yang merupkat tujuan umum, terlepas dari tujuan khusus untuk mensejahterakan bagi anggota koperasi.

Tidak heran jika dimana ada koperasi disitu ada kesejahteraan, karna lapangan pekerjaan tersedia diluar dari keanggotaan dan yang paling penting unit usaha koperasi selalu di dasarkan untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat, seperti koperasi pengadaan bahan sembako yang menjual bahan makanan yang murah dan dekat dengan jangkauan masyarakat, koperasi jasa transportasi yang menyediakan jasa transportasi umum bagi masyarakat umum, bahkan untuk profesi khusus seperti petani diciptakan Koperasi Unit Desa (KUD) dimana petani bisa membeli pupuk bersubsidi dan petani bisa memantau harga dan ketersediaannya.
Tidak terlepas dari nilai – nilai azas gotong royong dan kemanfataannya, Koperasi Indonesia dengan sejarah panjangnya dimana jatuh bangunnya koperasi sudah dirasakan di negeri ini mulai dari masa pemerintah kolonial Belanda, pemerintah kolonial Jepang, pada masa kemerdekaan Indonesia, masa orde baru hingga masa reformasi saat ini menjadi momentum dan pengujian berkembangnya koperasi Indonesia, banyak kisah dan tantangan yang terjadi, namun tidak tergerus oleh tantangan ekonomi bahkan mampu bertahan ditengah krisis ekonomi, sosial dan politik.
Pada masa penjajahan Belanda koperasi tumbuh dimulai dari rakyat kecil yang ingin terbebas dari penderitaan ekonomi dan sosial,dimana kondisi perekonomian pada saat itu sangat kapitalis dan unit usaha sangat sedikit yang dikelolah rakyat kecil. Pada saat itu sekelompok individu bersatu secara spontan membentuk kekuatan ekonomi dan unit usaha untuk mensejahterakan diri dan kelompok.
Menurut sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi, dikisahkan seorang tokoh yang hidup pada tahun 1896 seorang pamong praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi).
Terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.Patih tersebut bermaksud untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.
Cita-cita tersebut diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda.Beliau sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.
Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon.Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik.
Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain.
Bank pertolongan, tabungan dan pertanian dan lumbung desa tidak dijadikan koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerintah Belanda dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah Belanda.
Lembaga keuangan ini dinilai kurang member efek untuk membantu masyarakat secara luas karna tidak melibatkan masyarakat umum, lembaga ini tidak dalam bentuk koperasi seperti yang dicita – citakan Patih R.Aria Wiria Atmaja sebagai pendiri dan De Wolffvan Westerrode sebagai penerusnya.
Perkembangan koperasi Indonesia juga tidak lepas dari zaman pemerintahan kolonial Jepang. Pada saat itu tahun 1942 Jepang banyak membentuk koperasi untuk memuluskan kepentingan perangnya, seperti koperasi di bidang pangan, peleburan besi untuk senjata, dan sebagainya. Koperasi itu di beri nama koperasi kumiyai.
Pada masa penjajahan Jepang dan ketika masa pra kemerdekaan, koperasi harus di uji dimana tantangan terbentuk melalui banyaknya gejolak politik dan sosial yang tidak mendukung perkembangan semua kegiatan ekonomi, tidak seperti badan usaha lainnya yang mengalami kemunduran, koperasi terbukti tahan uji dimana kegiatan perdegangan melalui koperasi masih berjalan karna partisipasi aktif semua anggotanya.
Pondasi ketahanan koperasi juga semakin dipertebal, 2 tahun setelah bangsa Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 12 Juli 1947 gerakan koperasi Indonesia mengadakan kongres koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan :

1. Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia [SOKRI]
2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi
Pada tanggal 12 Juli 1953, mengadakan kembali kongres koperasi yang ke-2 di Bandung. kongres koperasi ke -2 mengambil putusan :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia [Dekopin] sebagai pengganti SOKRI
2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3 Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Pelaksanaan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan :

1. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutam koperasi
2. Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3. Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil.

Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1996 segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Konsideran UU No. 12/1967 tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran – pikiran yang nyata-nyata hendak :

a. Menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.
b. Menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemurniannya.

2. Dengan adanya undang – undang tersebut, maka koperasi

a. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam ketepatan- ketepatan MPRS Sidang ke IV dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

b. Bahwa koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha- usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap “ ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani “. Di bidang idil, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan cirri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Kiperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalan rangka dalam rangka politik maupun perjuangan bangsa Indonesia.

Menurut pasal. 3 UU No. 12/1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata azas kekeluargaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “ koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang sebagai manusia secara bersamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat”.
(sumber: http://darealekonomi.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-di.html )
Pada orde baru untuk mendukung prioritas pembangunan nasional Pelita V, maka pemerintah pada saat itu lebih mendukung Koperasi Unit Desa untuk berkembang guna mendukung pertumbuhan gerakan revolusi hijau. Pada saat itu 2000 hingga 4000 KUD mendapatkan perhatian khusus dari pemrintah pusat maupun daerah.
Pada era masa transisi orde baru ke era reformasi terjadi inflasi besar – besaran menyusul jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan, seluruh kegiatan perekonomian menjadi kacau, harga barang naik, ketidakstabilan sosial poitik, dan ancaman keamanan nasional mewarnai negeri ini.
Semua unit usaha dan lembaga keuangan terkena dampaknya, tidak terkecuali koperasi.
Kegiatan koperasi banyak yang berhenti dan tidak jarang yang gulung tikar, akibat kekacauan inflasi dan aktifitas penjarahan yang marak terjadi.
Namun memasuki masa reformasi koperasi kembali stabil dan menguat, ini terbukti dengan terpaan krisis pada tahun 2007 yang menimpa dunia dan juga Indonesia yang terkena dampak, namun dampak itu tidak berarti apa – apa, karena penopang utama ekonomi Indonesia pada saat itu adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi. Menteri keuangan saat itu mengakuinya dan membuat kebijakan melalui atauran – aturan menteri untuk memudahkan koperasi untuk berkembang dan terbentuk,seperti mempermudah KUR (Kredit Usaha Kecil) kepada koperasi.
Dengan segudang sejarah mengenai ketahanan bentuk usaha koperasi terhadap ketidakpastian ekonomi, maka tidak diragukan lagi bahwa koperasi khususnya KUD harus diberi kesempatan dalam perizinan pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai, terkhususnya bagi kalangan petani dan umumnya kalangan masyarakat luas dalam hal mempertahankan kestabilan kuantitas dan harga pangan.
Seberapa Efektif Pengawasan KUD untuk Mengawasi Distribusi Pupuk Subsidi?

koperasi logo
Ket : koperasi sebagai gerakan bersama membangun bangsa (Sumber Gambar : kopma.lk.ipb.ac.id)

Fungsi koperasi yang lengkap dan ketahanannya sudah tidak diragukan lagi dari zaman ke zaman untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara menyeluruh, namun bagaimanakah dengan KUD yang notabene berbasis di desa dan memiliki fungsi khusus untuk melayani sektor pertanian dan ruang lingkupnya?, apakah KUD sudah dapat dikatakan efektif untuk mengawasi dan manjalankan fungsi pendistribusian pupuk bersubsidi secara merata?
Tentu tidak diragukan lagi, apalagi hal tersebut sudah dilakukan sejak zaman Pemerintahan Soeharto yang pada pembangunan nasional banyak melibatkan KUD dan saat itu Indonesia berhasil melakukan swasembada pangan dan mendapatkan penghargaan dari PBB untuk keberhasilannya dalam management pangan nasional, yang turut serta dalam ketahanan pangan dunia. Dari sejarah tersebut bisa kita bayangkan kontribusi KUD merupakan hal yang efektif untuk membantu sektor pertanian di Indonesia.
Bagaimana KUD mengawasi Distribusi Pupuk?

Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat mengulangi masa kejayaan KUD pada masa Pemerintahan Soeharto?,dan bagaimanakah kita dapat membangun KUD untuk pendistribusian pupuk pada masa kini?
Penulis memiliki opini tersendiri,dimana saya secara pribadi menawarkan “Gerakan Sejuta KUD untuk Mengawasi Distribusi Pupuk Bersubsidi”.
Dari sejarah saktinya KUD, tersebut tidak berbanding lurus untuk perkembangan KUD saat ini. Bisa kita lihat KUD saat ini mati suri, “hidup segan mati tak mau” .
Adapun KUD saat ini tidak terlalu banyak membantu petani, pada kenyataannya KUD kreativitasnya sering “dikebiri”, mulai dari masalah keuangan, dimana perbankan cendrung “enggan” mempercayakan pinjaman modalnya kepada KUD, belum lagi masalah pemerintah yang kurang memberikan kepercayaan dalam perizinan distribusi pupuk dan kurangnya pelatihan kewirausahaan kepada anggota koperasi, khususnya KUD.
Namun pada era pemerintahan Jokowi, koperasi sepertinya mendapatkan angin segar pemerintah melalui kementrian koperasi memberikan kepercayaan untuk pendistribusian pupuk. Kesepakatan dalam pendistribusian pupuk yang dipercayakan kepada KUD telah disepakati oleh tiga kementrian, yakni Kementrian Koperasi dan UKM, Kementrian Predagangan dan Kementrian Pertanian, sehingga penulis merasa pondasi hukum pendistribusian pupuk bersubsidi oleh KUD semakin pasti.
Belum lagi bantuan pemerintah yang mengucurkan KUR kepada koperasi dan UMKM yang hanya dibebankan bunga ringan single digit sebesar 9% ,tentu sangat membantu.
Penulis sangat mengapresiasi hal ini, namun perlu pengadaan bantuan yang terstruktur, seistematis dan massif (TSM). Bantuan ke KUD harus terstruktur dimana setiap desa harus memiliki minimal seorang staf ahli dari pemerintah yang membantu perihal informasi,sosialisasi dan pelatihan untuk membantu membentuk dan mengembangkan KUD. Dengan adanya staf dari pemerintah maka diharapkan proses distribusi pupuk juga terawasi agar tidak terjadi kecurangan dari pihak koperasi maupun lembaga swasta lainnya.
Proses pengawasannya juga harus secara sistematis,dimana sistem pengawasan kinerja dapat dilakukan secara online, sehingga data terbarukan yang dilaporkan memampukan kementrian mengambil keputusan secara tepat. Pelaporan secara online ini mecakup beberapa hal, seperti data online penerimaan pupuk oleh koperasi, perizinanan koperasi secara online, dan pelaporan kegiatan distribusi secara online.
Dengan adanya sistem online, maka program – program yang dilakasanakan koperasi akan semakin efektif dan pendistribusian pupuk dapat diawasi secara bersama oleh masing – masing pimpinan koperasi antar wilayah.
Gerakan sejuta koperasi ini juga harus dilaksanakan secara masif dimana seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat harus mendukung. Jajaran pemerintah mulai dari pusat dan kepala desa harus saling bersinergi.
Sudah saatnya program kepala desa harus mampu bertanggungjawab mengembangkan minimal 3 KUD sekaligus, apalagi program 1 miliar 1 desa sudah dilaksanakan secara masif. Dengan banyaknya anggaran desa tersebut pemerintah khususnya kepala desa dan Kementrian Koperasi dan UKM mendorong setiap kepala keluarga ikut berpartisipasi dalam KUD, baik itu sebagai pengeurus, pegawai, maupun pemilik modal sehingga tercapailah kegiatan sejuta KUD.
Dengan adanya sejuta KUD dan sistem online yang mendukung untuk mempermudah pengawasan, maka diharapkan “sejuta pasang mata manusia” mampu mengawasi,mampu menyumbangkan aspirasi dan mampu memberi kontribusi dalam pengwasan distribusi pupuk untuk kemajuan pangan nasional.
Dengan tercapainya cita – cita dan program tersebut Indonesia mampu mencapai kesejahteraan umum sesuai cita – cita rakyat yang tercermin dari Pancasila dan Undang – Undang dasar 1945

struktur koperasi
ket : Staf Kementrian Koperasi melakukan fungsi spervisi kepada kepala desa untuk membentuk koperasi dan memastikan laporan pendistribusian pupuk dan kegiatan dengan sistem online terlaksana.

Kesimpulan

* KUD adalah pilihan yang tepat dalam membangun jaringan distribusi pupuk yang murah, cepat dan tepat jika di dukung sistem yang baik oleh pemerintah, seperti dukungan teknologi informasi, keuangan, pengawasan, dan perijinan yang terpadu.

* KUD dapat menjadi penopang utama bagi kekuatan ekonomi pertanian nasional yang kontribusi yang besar untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

* Jika mayoritas penduduk Indonesia terlibat dalam wadah KUD, maka kemungkinan penyelewengan pupuk bersubsidi semakin sempit,karna pengwasan dilakukan oleh banyak anggota koperasi.

* Sistem TSM mampu membuat gerakan cinta ekonomi nasional karna semua pihak dilibatkan dan mengurangi beban pemerintah.

* Sosialisasi dan penanaman nilai – nilai koperasi yang kuat di masyarakat perlu digalakkan, sehingga wadah koperasi tidak dinilai jadul , namun mampu mengikuti tren perkembangan zaman.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.