Nasib Tragis Sipolha, Simalungun

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, Sipolha Simalungun belum mengenal listrik dan infrastruktur jalan.
***

nai jeges
PROGRAM pembangunan dari desa yang digadang-gadang pemerintah hanyalah slogan. Buktinya Masih banyak warga Negara kita di daerah pinggiran yang belum menikmati listrik. Kementrian ESDM mencatat ada 12.659 desa di Nusantara yang belum mendapat aliran listrik PLN.




Dari angka itu, 2.519 desa sama sesekali tak tersentuh arus listrik. Salah satu daerah di Sumatera Utara adalah Repa Sipolha Horison. Presiden Jokowi melalui program “Indonesia Terang” menebar harapan dengan mega proyek 35.000 MW arus listrik bagi daerah. Ia menghendaki republik ini berdaulat secara energi. Namun rencana pusat juga perlu mendapat dukungan penuh dan sinergitas dari pemerintah daerah. Salah satunya peran Simalungun.

Mengunjungi Sipolha, di Kecamatan Sidamanik, penulis disambut dengan fenomena kesenjangan pembangunan. Infastruktur jalan tidak ada dan aliran listrik juga nihil. Padahal, Kabupaten ini salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dengan pendapatan daerah yang fantastis. Namun, keberpihakan pada daerah-daerah pinggiran sama sekali tidak ada. Tak heran jika denyut kehidupan di sekolah dan gereja sudah tak terdengar lagi. Karena sekolah telah berubah menjadi sarang anjing.

***

SekolahSEEKOR anjing menggonggong saat mendengar suara jejak kaki. Gonggongan itu disahuti anjing lain. Sontak kebisingan menghiasi area SD N 091278 di Sipolha yang sudah lama terbengkalai. Semak belukar hampir 60 persen telah menyelimuti bangunan sekolah tersebut.




Arjuna Bakkara (25) remuk hati melihat ruang kelasnya yang telah menjelma jadi kandang anjing. Sederet kenangan saat proses belajar mengajar di kelas itu beberapa tahun silam tiba-tiba berkelabat di hadapannya. Di ruangan kelas itulah dulu, Arjuna dan puluhan reman-temannya membangun mimpi-mimpi. Namun tempat yang pernah menempa dirinya itu kini tak jauh beda dengan kuburan, sesuatu yang tak lagi dirindukan. Bahkan ada beberapa sekolah lain yang juga ikut tutup.

Andareas Damanik mantan Kepala SD N 091278 Sipolha menerangkan, penutupan itu bermula pada 2002, ketika dinas pendidikan Simalungun menggabungkan siswa dari sejumlah sekolah akibat jumlah siswa yang drastis brkurang. Kala itu, jumlah siswa SD Negeri 091278 tinggal 60 anak. Maka mau atau tidak, terpaksa digabungkan dengan siswa SD N 095135 di desa jiran. Tak hanya siswa, bahkan 6 Guru, dan 1 penjaga sekolah pun ikut diboyong sesuai daerah asal masing-masing. Termasuk Andareas dan istrinya N Boru Ginting.

Selain berkurangnya jumlah siswa, kata Andareas, factor lainnya adalah ketiadaan infrastruktur jalan yang sejak puluhan tahun silam. Kondisi itulah yang memicu penduduk di sana eksodus ke kota. Akibatnya, seiring waktu, jumlah siswa menurun dan akhirnya sekolah juga tutup.

Arjuna juga bercerita, tiap hari Minggu pagi, biasanya terdengar lonceng gereja berdentang, tanda jadwal sekolah minggu dimulai. Bila mendengar lonceng, anak-anak sekolah minggu menghambur ke gereja untuk beribadah. Mereka akan diajari bernyanyi lagu-lagu rohani dan merapalkan doa serta puji-pijian kepada Pencipta Semesta Alam. Namun yang terjadi hari ini, kata Bakkara, gedung gereja di kampung tersebut tinggal bangunannya saja. Aktivitasnya telah lama mati.

***
arjunaSEBUAH kapal kecil mendarat di dermaga Tiga Raja Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.. Seorang kernet sigap melompat ke galangan. Tangannya cekatan mengikatkan tali pada sebuah tiang kayu, supaya kapal tidak lepas. Para penumpang bergegas keluar.

Seorang ibu juga ikut berusaha keluar dari barisan penumpang. Ibu itu Nai Jeges Boru Siallagan. Ia penduduk Dusun IV Kelurahan Repa Sipolha, Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Sambil memeluk erat bayinya dalam gendongannya, ia berusaha cepat naik ke dermaga.

Hari itu cuaca begitu cerah. Langit biru nyaris tanpa awan. Angin bertiup sepoi-sepoi. Namun, suasana di dermaga sudah ramai oleh nelayan dan warga yang ingin ke pasar tradisional. Nai Jeges membawa anaknya melintasi Danau Toba karena tak ada orang yang bisa menjaga anaknya jika ditinggal di rumah. Padahal pasar hanya sekali seminggu dibuka. Ia harus belanja bahan pangan untuk kebutuhan seminggu. Sebab jalur transportasi satu-satunya ke pasar hanya lewat air. Jika tidak belanja, keluarganya akan kesulitan mendapatkan pangan. Karena itulah ia rela berdesak-desakan dengan para penumpang lainnya.

DATA

Nai Jeges tidak sendiri. Ada lebih dari 100 Kepala Keluarga di Sipolha yang tidak bisa menikmati akses jalan darat dari sana menuju kota Parapat. Para warga di dusun tersebut hanya bisa gigit jari bila mendengar desa-desa tetangga bisa leluasa memiliki kendaraan berkat adanya jalan beraspal. Tak hanya mengiri soal cerita-cerita dari desa tetangga tentang berkendara, warga juga remuk hati tatkala banyak keperluan sehari hari begitu sulit diperoleh. “70 tahun Indonesia merdeka, di kampong kami ini tak ada listrik dan jalan,” tutur Theodore G Bakkara, penduduk setempat.

Bakkara tak segan segam menuebut kampungnya itu bak anak tiri bagi Simalungun. Tujuh dekade mereka seperti terperangkap di dalam jerat penderitaan. Anak-anak terpaksa belajar di bawah penerangan lampu semprong. Meski beberapa rumah sudah mendapatkan jatah listrik dari putaran mesin genset yang bahan bakarnya juga sulit didapat, hanya bisa dibeli dari seberang pulau, sekali seminggu.

rumah pendudukKetiadaan infrastruktur jalan di desa tersebut, cetus Bakkara telah memaksa masyarakat di sana eksodus ke kota. Selain tiada jalan, juga sebagai dampak dari sulitnya mengakses sekolah yang berpusat di ibukota provinsi. “Dulu, anak-anak kalau mau ke sekolah, mereka mendayung solu (sampan) ke Desa Sipolha sejauh 8 kilo,” beber Bakkara.

Jarak itu, sambungnya, masih sekali jalan. Jika hitung pulang pergi, anak-anak harus menempuh jarak sejauh 16 kilometer. Itu belum termasuk jalan kaki dari dermaga ke sekolah. Belum juga diperhitungkan kondisi cuaca buruk. Jika cuaca buruk, angin kencang dan ombak akan menerjang perahu. Itu bisa mengakibatkan buku-buku rusak dan seragam sekolah kuyup.

“Keadaan ini yang memaksa sebagian besar warga di sini untuk meninggalkan kampung. Itu sebabnya, puluhan rumah warga kosong karena ditinggali. Sejak ditinggal pergi itu, rumah-rumah warga itu lapuk dimakan rayap. Sebagian rusak diterpa angin dan ditindas hawa dingin atau jerangan matahari,” ungkap bakkara.

Meski selama ini, pemilu digelar untuk mnejaring kepala daerah, menurut Bakkara, tiada satupun Bupati di Simalungun yang peduli pada Sipolha. Bahkan Otonomi daerah yang mestinya member keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan dan memerhatikan desa desa di daerah, justru pengabaian makin kentara. Otonomi daerah dan pemekaran hanya melahirkan banyak kantong-kantong kemiskinan.

***
rumah penduduk di pinggir danauDi tengah pesimisme masyarakat terhadap pemimpin di daerah, Sipolha masih tetap menjaga harapannya. Ketika Presiden Jokowi mencanangkan pembenahan pada Danau Toba, warga di sana berharap, Pemerintanh Kabupaten Simalungun mau membuka mata. Warga berharap, dana sebanyak Rp 20 Triliun yang digelontorkan untuk ongkos percepatan pembangunan kawasan danau Toba, bisa terkucur sebagian untuk membangun jalan dan listrik di Sipolha, sebab dua hal itu merupakan kebutuhan mendasar manusia masa kini.

Akibat ketiadaan jalan raya, Cloudy Ginting, salah satu petani mengatakan telah menyulitkan mereka mengangkut hasil ladang untuk dijual ke pasar. Selama ini, ia dan petani lainnya memikul hasil pertaniannya sejauh 3 kilo meter dengan menuruni bukit terjal menuju tepi pantai. Di sana satu-satunya cara mengangkut hasil pertanian adalah melalui jalur transportasi air. Itupun, hanya dengan menggunakan jasa perahu kayu berukuran kecil.

Menurut Ginting, dampak lain dari kondisi ini, puluhan hektar lahan pertanian kian tak terurus. Banyak ladang menjelma jadi semak belukar. Hal itu efek dari derasnya arus urbanisasi. Produksi pohon cengkeh yang merupakan komoditas unggulan daerah tersebut ikut anjlok. Ladang-ladang cengkeh telah digusur belukar. Padahal, dengan luas lahan sekitar 90 hektar ini, Sipolha berpotensi menjadi sentra kembang biak ternak dan produksi cengkeh. “Lahan seluas itu lebih dari cukup jika dimanfaatkan dengan baik. Sayang sekali hanya karena infrastruktur tak memadai, lahan ini harus tidur,”sebutnya.

Dampak lain

Bukan cuma soal mengangkut hasil ladang, Lurah Sipolha, Bistok Ambarita mengaku, persoalan nyawa menjadi taruhan. Ia bercerita beberapa kali ada warganya yang tengah sekarat akibat terserang sakit, lalu saat dibawa ke rumah sakit di kota, akhirnya warga tersebut meninggal di perahu, dalam perjalanan. “Itu menjadi tragedi menyakitkan bagi saya. Seandainya ada jalan raya, mungkin kematian di kapal tak kan terjadi,” bebernya.

Demi menghindari kejadian serupa, sejak 2013 lalu, Bistok bersama masyarakatnya mengusulkan persoalan itu pada Musyawarah Rencana Pembangun (Musrembang) Kabupaten Simalungun, namun hingga kini tak ada respon. Usul sang lurah seperti menghadapi tembok. Bahkan pejabat pemerintah tak pernha mengunjungi desa Sipolha. “Musrembang itu kan hanya formalitas saja berarti,” kata Tunggul Sihombing, dosen Kebijakan Publik dari Universitas Sumatera Utara.

sampanPadahal, terang Bistok sang lurah, sektor pertanian di Sipolha menjadi andalan. Tak hertan jika biji cengkeh terbaik yang dipasok ke berbagai pabrik rokok di Republik ini datangnya dari Sipolha. Pada sektor pariwisata, Sipolha juga memiliki panorama yang tak kalah indah. Ada pantai pasir putih yang mengkilau dan lembah hijau. Tebing-tebing batunya yang memanjang dan curam potensial untuk wisata panjat tebing. Namun semua itu belum jadi perhatian Pemkab Simalungun.

Bahkan Sekretaris Daerah Simalungun Drs Gideon Purba MSi tidak mau angkat bicara terkait persoalan Sipolha. Ia enggan berkomentar tentang kesenjangan pembangunan di sana. Sepasti pejabat lainnya, ia hanya menebar angin surga, bahwa pihaknya akan memperhatikan nasib kampung tersebut. Sejalan dengan adanya pembangunan dan percepatan kawasan Danau Toba, katanya, beberapa infrastruktur akan dibenahi. “Kami akan menyisihkan sebagian dana dari APBD untuk dianggarkan bagi pembanguan jalan desa dan sarana penerangan listrik di Repa Sipolha pada 2016. Repa Sipolha akan jadi prioritas,” imingnya.

Ketimpangan pembangunan itu, menurut Anggota DPRD Sumut Sutrisno, dipicu kebijakan pemerintah Kabupaten Simalungun yang masih berorientasi etnis kesukuan. Berbeda dengan Sutrisno, Tunggul Sihombing, menilai kasus Sipolha adalah potret perencanaan pembangunan yang selama ini tidak pernah berpihak pada rakyat. Pembangunan dari pinggiran, kata Tunggul, ternyata hanya sebatas slogan.

Ketimpangan itu, sambung Kepala Pusat Studi HAM (Pusham) Unimed Majda El Muhtaj, telah memutus koneksi antar wilayah. Majda berpendapat, ketika antar daerah terkoneksi, serta aliran listrik mencukupi dibarengai adnaya akses jalan raya, warga di sana akan dengan mudah mendistribusikan hasil-hasil alamnya yang pada gilirannya akan mendongkrak perekonomian masyarakat di sana. Karena itu, pembangunan berbasis inklusi, tanpa pengkotak-kotakan harus menjadi dimulai di sana.

Falsafah Hindu

ditinggalkanNamun di mata Usman Pelly, Antropolog Unimed, kasus Sipolha adalah potret politik pembangunan yang diskriminatif. Kesenjangan di sana telah memaksa masyarakat hijrah ke daerah lain. Fenomena ini, sambungnya, tak lepas dari budaya dan falsafah Hindu yang lebih dulu masuk ke Nusantara. Dalam falsafah Hindu, orang desa itu adalah budak keratin (kota). Jadi, jika ingin meningkatkan status sosial, para orang desa harus berjuang merangkak menuju keraton (kota).

Paradigma hijrah ke kota ini ternyata telah tertancap kuat di benak masyarakat kita. Bahkan sudah mendarah daging. Itu sebabnya, orang-orang desa berusaha hijrah ke kota. Dengan pergi ke kota, mereka merasa status sosialnya otomatis naik, padahal belum tentu. Maka tren ‘membangun dari desa” atau “membangun dari pinggiran,’ hanya slogan. Anak-anak sekolah dasar di desa saja sudah meyakini, begitu mereka tamat SMP, mereka akan hijrah ke kota. Mereka telah melihat gambar-gambar di buku perbedaan mencolok antara kota dan desa.

Mereka membangun kesadaran di benaknya, bahwa desa selalu ketinggalan dan tak ada peluang untuk maju di sana. Sedangkan kota menunjukkan pesonanya, laksana gadis muda nan cantik, penuh harapan. Di saat bersamaan, pemerintah masih saja menggencarkan tren pembangunan di pusat kota. Mereka fokus ke kota. Anggaran pembangunan masih satu banding empat. Hanya seperempat bagian anggaran dialokasikan untuk pembangunan desa. Tiga perempat bagian lagi telah dianggarkan untuk pembangunan kota. Dan pembangunan cenderung berfokus di sektor-sektor modern dengan raupan anggaran fantastis.

Pembagian APBN yang tidak adil itu tampak jelas dalam foto-foto di surat kabar tentang sekolah di desa dan di kota, jalan raya di desa dan di kota, pembangunan dermaga dan bandara yang masih fokus di kota. “Jadi bagaimana kita yakin pembangunan dari pinggiran bisa terjadi? Niat pemerintahnya sangat buruk,” terang Usman Pelly.

Pandnagan Usman Pelly itu ditepis anggota DPRD Simalungun Rospita. Wakil rakyat yang basis suaranya dari Sipolha ini mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah lama peduli dan memikirkna nasib warga di Pinggirtan Dnaau Toba. Namun karena kondisi wilayah Sipolha memiliki topografi tanah yang berbukit-bukit, sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan jalan dan listrik. “Kami dari DPRD Simalungun sudah pernah mengajukan proposal ke PLN, namun pihak PLN belum merestui dengan alasan sangat sulit memasang jaringan listik di daerah itu,” tampiknya.

Kesenjangan antara sejumlah daerah pinggiran dengan pusat pemerintahan di Kabupaten Simalungun memang diakui Rospita. Ia mneyebut, saat ini ada sekitar 2.800 Km jalan belum dibuka sehingga jalur darat sama sekali terputus. Dampak dari ketiadaan infrastruktur dan listrik, sambungnya, menjadi satu kelemahan Pemkab Simalungun. “APBD Simalungun 2016 sekitar 2,3 Triliun. Namun kecil dianggarkan untuk infrastruktur jalan dan listrik. Inilah keterbatasan kami,” pungkasnya.

Mustafizal, Humas PLN Sumut mengatakan, tidak adanya akses jalan adalah penyebab sulitnya desa tersebut untuk mendapatkan jatah listrik. Dipastikan, selama ini untuk mengangkut material seperti tiang listrik dan pemasangan kabel kewalahan. “Kendala utama yang dihadapi adalah susahnya mengangkut material karena tidak tersedianya jalan. Kami kewalahan menarik kabel dan tiang untuk dipasangkan ke desa itu,” ucapnya.

Kendati demikian, kondisi itu baginya bukan alasan untuk masyarakat tidak mendapatkan jatah listrik. Ia menyarankan agar masyarakat mengajukan permohonan kembali ke PLN Rayon Siantar. “Silahkan masyarakat kembali memasukkan permohonan ke PLN area Siantar secepatnya. Pasti kami terima di Provinsi untuk kami tindaklanjuti segera,” sebutnya.

Mustrafrizal manambahkan, PLN memiliki program listrik desa yang pendanaannya dianggarkan dari APBN. Anggaran datang dari kementerian. Program tersebut digelar untuk mendukung Nawacita Presiden Jokowi. Ia berharap ada sinergisitas antara PLN dengan Dinas PU Provinsi Sumut yang prinsipnya membangun dari desa dan mendukung Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional.

Parlindungan Purba DPD RI asal Sumut berjanji akan menyampaikan langusng persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Diharapkanya, tiga tahun ke depan sebaiknya sudah harus selesai pembangunan jalan dan listrik di Sipolha. Parlin mengakui sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan listrik. Dari 5.400 desa, sekitar 400 desa diantaranya belum mendapat aliran listrik.

Tagline “Membangunan dari Desa” atau “Membangun dari Pinggiran” yang digaungkan pemerintah rupanya hanya slogan. Kenyataannya, daerah-daerah pinggiran masih sekarat dan gelap-gelapan. Selama jurang pemisah antara desa dan kota masih kentara, arus urbanisasi takkan terbendung. Selama kesenjangan pembangunan masih dipelihata, beragam aksi kriminalisasi akan terjadi. Maka, bila tak ingin prahara ini tidak terjadi berulang, pembangunan dari desa harus dilakkan secara adil dan inklusi. Saatnya mewujudkannya, jangan hanya umbar janji. (Dewa)




Leave a Reply

Your email address will not be published.