Berjalan Kurang Efektif Selama 13 Tahun, Mayoritas Warga DKI Setuju Kebjakan 3 In 1 Dihapus

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Sejumlah joki terlihat menawarkan jasanya di jalur 3 in 1. (foto : beritagar.id)
Sejumlah joki terlihat menawarkan jasanya di jalur 3 in 1. (foto : beritagar.id)

Jakarta, Jelasberita.com | Semenjak diberlakukannya penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit tiga orang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di DKI Jakarta alias 3 in 1 pada 2003 lalu, mayoritas warga DKI Jakarta menganggap kebijakan ini kurang efektif dalam menanggulangi masalah kemacetan di DKI Jakarta.

Selain itu, timbulnya kasus eksploitasi anak baru-baru ini juga dianggap sebagai dampak negatif hadirnya joki-joki liar yang ditimbulkan dari kebijakan 3 in 1 ini. Sehingga, warga DKI Jakarta menilai kebijakan ini sudah sepantasnya diganti dengan kebijakan baru yang lebih efektif dan tidak menimbulkan masalah sosial di masyarakat.




Seperti yang terlihat dari jejak pendapat yang dilakukan sejak 10 April 2016 seiringan dengan uji coba penghapusan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, hasilnya dari 4.156 responden, sebanyak 71,9% menyatakan kebijakan 3 in 1 tidak perlu dilanjutkan kembali dan setuju kebijakan tersebut segera dihapus.

“Dari 4.156 responden, kita mencatat sebanyak 71,9 persen sangat setuju bila kebijakan 3 in 1 ini dihapus,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah seperti yang ditulis dalam website resmi Pemprov DKI, Kamis (14/4/2016).

Sementara itu, dari segi efektifitas, sebanyak 70,3% responden menilai kebijakan 3 in 1 tersebut tidak efektif mengurangai kemacetan, 25% menyatakan efektif mengurangi kemacetan, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu.

Kemudian ketika ditanyakan mengenai pengganti kebijakn 3 in 1 tersebut bila resmi dihapus, sebanyak 54,8% responden memilih untuk lebih meningkatkan layanan angkutan umum, 23,5% responden memilih untuk memberlakukan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), 12,3% memilih untuk melakukan pembatasan usia kendaraan, 4,4% memilih penerapan ganjil genap, sedangkan sisanya memilih kebijakan lain.




Dari total seluruh jejak pendapat yang dilakukan tersebut, data menunjukkan sebanyak 78,4% setuju penghapusan kebijakan 3 in 1 dilakukan, karena dinilai akan menghilangkan masalah kesejahteraan sosial seperti joki dan eksploitasi anak, sedangkan sisanya tidak setuju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.