5 fakta Sengketa RS Sumber Waras

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




RS Sumber Waras

KPK memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk diperiksa sebagai saksi atas pembelian lahan yang di atasnya didirikan Rumah Sakit Sumber Waras. Lalu, mengapa Gubernur DKI Jakarta yang biasa disebut Ahok itu memiliki sangkut paut dengan RS Sumber Waras?




1. Berawal dari pembelian lahan RS Sumber Waras

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diajak bekerjasama oleh Yayasan Kesehatan Sumber Waras pada Desember 2014 untuk membeli lahan yang ada di Grogol, Jakarta Barat. Pemprov DKI Jakarta pun membiayai lahan tersebut sebesar Rp 800 miliar yang termasuk di dalamnya nilai bangunan dan biaya administrasi. Menurut Ahok, pengadaan lahan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku di UU Nomor 2 tahun 2012 beserta turunannya serta harga tanah sesuai dengan NJOP tahun 2014.

2. BPK menemukan kejanggalan pada Agustus 2015

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan saat melakukan pemeriksaan. Menurut hasil dari pemeriksaan ditemukan bahwa pengadaan lahan RS Sumber Waras sebesar Rp 800 miliar tidak memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan DKI, atas kesalahan tersebut maka didapati kerugian di keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. Ditambah lagi, lahan yang akan ditempati juga tidak memenuhi syarat sebab terdapat di daerah rawan banjir dan tidak memiliki jalan besar.

3. Ahok diperiksa 12 jam

Memenuhi panggilan KPK, Ahok datang saat pagi hari pukul 09.10 WIB dan ia berada di dalam ruangan menerima sekitar 50 pertanyaan hingga pukul 21.30 WIB. Namun, menurut Ahok sendiri pertanyaan yang diberikan tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa lahan RS Sumber Waras.

4. Ahok: Audit BPK berantakan

Menurut Ahok, hasil audit yang diterima olehnya dari BPK sangat kacau. Ketika ia membaca hasil audit tersebut banyak hal yang terlihat menyembunyikan hal yang sebenarnya terkait kasus ini. Menurutnya lagi BPK telah memintanya untuk membatalkan pembelian lahan RS Sumber Waras, namun ia menolak karena dirinya tak mungkin melakukan hal tersebut sebab pihak Sumber Waras sendiri tidak akan mau membeli lahan itu dengan harga baru. Namun bila lahan tersebut dijual kembali dengan harga semula, pemerintah daerah malah akan menerima kerugian.




5. Fadli Zon & Lulung : Ahok harusnya segera ditahan berdasarkan hasil audit BPK

Menurut Wakil ketua DPR, Fadli Zon ada sistem ‘tebang pilih’ di KPK karena berdasarkan hasil audit dari BPK harusnya Ahok segera ditahan. Sedangkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau biasa dipanggil Lulung itu menganggap bahwa Ahok bersalah dalam kasus ini terutama saat ditemukan mal-administrasi di Pemprov DKI dan Yayasan Kesehatan Sumber Waras.

Leave a Reply

Your email address will not be published.