Diperiksa 12 Jam Terkait Kasus Sumber Waras, Ahok Sebut Data BPK Ngaco

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir di kantor KPK terkait kasus RS Sumber Waras. (foto : dakwatuna.com)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir di kantor KPK terkait kasus RS Sumber Waras. (foto : dakwatuna.com)

Jakarta, Jelasberita.com | Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras pada Selasa (13/4/2016).

Ahok yang tiba dengan mengenakan seragam batik, tampak telah siap memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Hal ini terlihat dari beberapa dokumen yang turut serta ia bawa untuk membantu memperkuat keterangannya kepada penyidik KPK.




Namun ketika ditanya dokumen apa saja yang dibawa oleh mantan Bupati Belitung tersebut, Ahok hanya terlihat sesekali tersenyum sambil mengatakan dokumen tersebut sama seperti yang ia bawa ketika dipanggil BPK terkait kasus yang sama kala itu.

“Tidak ada yang berubah, semua sama seperti yang kita bawa ke BPK, kan BPK pernah melakukanĀ audit investigasi, itu saja,” ujar Ahok sambil menuju masuk ke ruang KPK.

Usai menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih 12 jam, Ahok kembali memberikan pernyataan kepada para wartawan yang dari awal sangat antusias menunggu keterangan hasil penyidikan KPK terhadapnya.

Dicecar 50 pertanyaan, Ahok menuding BPK telah memberikan data yang tidak benar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut. Menurutnya ada beberapa kejanggalan data yang diberikan BPK ke KPK terkait kasus RS Sumber Waras tersebut.




“Yang pasti BPK sudah ngaco dan menyembunyikan data kebenaran. Masa iya BPK suruh kita batalkan transaksi pembelian rumah sakit, kan mustahil,” terang Ahok.

“Kalau pun mau dijual kembali kepada RS Sumber Waras, maka harus mengikuti harga yang baru. Kalau dijual dengan harga yang lama, sama saja negara rugi,” tambah Ahok.

Terkait adanya keterangan BPK lahan yang dibeli dari RS Sumber Waras masih berstatus sebagai tanah sengketa antara Yayasan Perhimpunan Sosial Candra Naya dengan Yayasan Sumber Waras, Ahok pun membantahnya. Menurutnya, lahan yang masih menjadi sengketa adalah lahan seluas 3,2 hektare, sementara lahan yang diduga menghadirkan tindak korupsi adalah tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa yakni lahanĀ seluas 3,8 hektare.

“Bukan lahan sengketa yang dijual, dari luasnya juga berbeda kan,” terang Ahok.

Sebelumnya, provinsi DKI Jakarta diketahui telah membeli lahan yang berada di belakang RS Sumber Waras disamping Jalan Tomang Raya. Jika di tahun 2013 harga NJOP lahan diwilayah Jakarta Barat sebesar Rp 12 juta, maka pada saat pembelian oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2014, harga NJOP pun mengikuti harga baru senilai Rp 20 juta.

Namun, BPK kemudian mempermasalahkan pembelian lahan tersebut pada 6 Juni 2014. Menurut hasil audit investigasi BPK, pembelian lahan tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 191 miliar. Hal ini diperkuat ditemukannya sebanyak 6 penyimpangan dalam pembelian lahan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga hingga ke penyerahan hasil.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.