Sunny Tanuwidjaja Tantang KPK Periksa Dirinya Jika Terlibat Tawar Menawar Pasal

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Sunny Tanuwidjaja diduga terlibat dalam kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (foto: kompas.com)
Sunny Tanuwidjaja diduga terlibat dalam kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (foto: kompas.com)

Jakarta, Jelasberita.com | Sunny Tanuwidjaja yang merupakan staf Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diduga terlibat dalam kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hal ini sesuai dengan keterangan Ketua Komiai D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi yang tertangkap tangan oleh KPK saat menerima suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Ia mengatakan bahwa Sunny berperan sebagai penghubung antara dirinya dengan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land tersebut.

Tak hanya itu, Sanusi juga mengungkapkan adanya tawar menawar terkait penambahan pasal kontribusi pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi antara dirinya dengan Sunny. Namun, ungkapan Sanusi tersebut tak lantas dibiarkan berkembang begitu saja oleh Sanusi. Ia pun segera membantahnya dan beralasan yang berperan dalam keputusan pasal tambahan kontribusi adalah Gubernur DKI Jakarta dan anggota Dewan.




“Sebenarnya yang berperan dalam keputusan pasal tambahan kontribusi itu adalah pak Ahok dan Dewan,” ujar Sunny.

“Bahkan pak Ahok juga sebenarnya sudah memberi wewenang penuh kepada Dewan terhadap keputusan pasal tambahan kontribusi tersebut. Namun, anggota dewan terlihat seperti mengulur-ulur Raperda Reklamasi tersebut,” tambah Sunny.

Sunny juga mengungkapkan bahwa gagasan untuk memasukkan pasal kontribusi tersebut adalah merupakan keputusan Ahok. Hal ini dilakukan Ahok untuk¬†mencegah adanya ‘uang preman’ bagi pengembang kepada eksekutif.

“Jadi tidak masalah dewan sengaja mengulur-ulur Raperda tersebut. Kalau dimasukin bagus, tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa, nanti kita masukkan di Pergub,” ungkap Sunny meniru perkataan Ahok.




“Jadi, gak mungkin mereka berani nawar, apalagi ke saya, yang berwenang kan penguasanya langsung, bukan dengan saya, kayak mau nawar barang saja,” tambah Sunny.

Berdasarkan keterangannya tersebut, Sunny pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa dirinya apabila terlibat dalam kasus suap Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta tersebut. Bahkan ia juga mengaku telah menuruti KPK terkait pencekalan dirinya untuk ke luar negeri demi kepentingan penyidikan.

“Saya dicegah keluar negeri, saya turutin. Intinya, saya siap untuk memberi keterangan nanti, lebih cepat lebih baik,” ujar Sunny.

Sebelumnya Raperda yang tak kunjung disahkan DPRD DKI Jakarta tersebut diduga menjadi objek suap. Diketahui, dalam Raperda tersebut tertulis kewajiban pengembang membayar uang kontribusi tambahan untuk pemerintah sebanyak 15 persen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.