5 Alasan Mengapa Taksi Konvensional Mengamuk

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




taksi konvensional

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengatakan bahwa adanya transportasi umum berbasis online tak dapat dicegah. Yang menjadi masalah adalah angkutan tersebut tidak terdaftar.




Awalnya aplikasi yang diluncurkan berupa aplikasi pembantu untuk transportasi roda dua namun seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi yang semakin maju berkembanglah aplikasi tersebut tak hanya melayani roda dua namun bermunculan aplikasi-aplikasi penyedia jasa taksi online.

Hal ini tentu menimbulkan masalah sebab taksi berbasis online bukanlah kendaraan umum berplat kuning dan terdaftar. Tentunya hal ini membuat supir taksi konvensional menjadi resah dan mengalami kerugian.

Dan hal-hal di bawah inilah sebagian curahan hati mereka,

1. Pergi pagi, pulang petang namun tak bawa uang

Menurut pernyataan dari Humas Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), Suharto, semenjak adanya transportasi daring, penghasilan sejumlah sopir taksi konvensional menurun drastis. Bahkan tak jarang ada yang telah bekerja seharian namun tak menghasil sepeserpun.




Beberapa supir taksi mengatakan mereka kadang berpenghasilan Rp 150 ribu namun kini menurun menjadi Rp 20 ribu. Sementara data dari Taxiku biasanya supir bisa menghasilkan Rp 500.000 sekarang hanya Rp 200.000.

2. Keputusan pemerintah banyak merugikan

Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan tidak dapat memblokir aplikasi Uber dan GrabCar. Tentu hal ini mengecewakan banyak supir taksi konvensional.

Supir taksi mengklaim bahwa kedua aplikasi tersebut adalah ilegal dan tak terdaftar sebagai kendaraan angkutan berbayar.

3. Kehidupan rumah tangga menjadi goyah

Dengan tidak tentunya penghasilan yang didapat oleh sang suami sebagai supir taksi ada pula istri yang meminta untuk cerai karena tidak tahan sebab tidak adanya uang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

4. Membayar pajak namun disisihkan pemerintah

Dengan tidak ditutupnya GrabCar dan Uber oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maka hal tersebut nyata sebagai penyisihan terhadap taksi konvensional ayng telah secara resmi membayar pajak untuk negara sementara angkutan berbasis online yang sedang marak itu nyata ilegal.

“Kalau Grab dan Uber tidak bayar apa-apa di negeri ini. Kenapa kami yang bayar pajak semua ini dengan berbagai macam mode ini tak dibelain, malah dianaktirikan kenapa seperti ini?,” kata Suharto sebagai Humas Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD).

5.Demonstrasi sebagai apresiasi dari puncak kekesalan sopir taksi konvensional

Aksi demo besar-besaran sopir taksi dan angkutan umum yang dilakukan Selasa (22/3) lalu menuntut penutupan angkutan berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Safruan Sinungan menilai aksi demonstrasi yang dilakukan sopir taksi dan angkutan umum hari ini bentuk puncak dari kekesalan mereka. Para sopir ini menilai pemerintah tidak adil dalam menerapkan sistem transportasi yang baik.

“Mereka geram melihat pemimpin tak memberi kepastian, sementara, puluhan tahun mereka turut aturan pemerintah. Ini persoalan keadilan pemerintah kepada mereka, pengusaha juga merasakan (ketidakadilan),” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.