Dinyatakan Ilegal, Kementerian Perhubungan Tawarkan Dua Pilihan Pada Uber dan GrabCar

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menyatakan transportasi berbasis aplikasi online adalah ilegal. Foto : okezone.com
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menyatakan transportasi berbasis aplikasi online adalah ilegal. Foto : okezone.com

Jakarta, Jelasberita.com | Usai aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh para sopir taxi konvensional dan angkutan umum dalam rangka menolak beroperasinya tarsnportasi berbasis aplikasi online, seperti Grab taxi dan Uber di Jakarta pada Selasa (22/3/2016), pemerintah pun dituntut untuk segera memberi keputusan bijak terhadap transportasi online ini.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan pada Selasa (22/3) kemarin pun akhirnya menyatakan bahwa transportasi berbasis aplikasi online seperti GrabCar dan Uber ini adalah ilegal dan dilarang beroperasi lagi. Hal ini beracuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan semua kendaraan umum wajib telah lolos uji kir, jika tidak maka perusahaan tersebut akan dianggap ilegal.




“Ini perusahaan ilegal, saya harap dihentikan dulu pengoperasiannya,” kata Jonan.

Selain itu, Jonan juga menganggap selama ini GrabCar dan Uber tidak memiliki badan hukum yang jelas dan dianggap akan mengancam kemanan penumpang.

Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Plt Dirjen Perhubungan Darat, Sugihardjo saat ini Kementerian Perhubungan memberikan dua opsi pilihan kepada GrabCar dan Uber agar tetap dapat beroperasi di Indonesia, yakni menjadi operator angkutan atau hanya sebagai penyedia aplikasi.

“Bukan persoalan online atau tidak online, tapi masalah resmi atau tidak resmi. Aplikasi teknologi pastinya akan sangat mendukung dalam pemberian layanan yang terbaik kepada setiap pelanggan, jadi tidak mungkin dihindarkan,” ujar Sugihardjo.




Ia juga melanjutkan, apabila nantinya GrabCar ataupun Uber memilih untuk menjadi operator angkutan, maka perusahaan tersebut harus tunduk pada aturan Undang-Undang yang berlaku, yakni dengan membentuk badan hukum koperasi, mendaftarkan kendaraan, dan jika beroperasi sebagai taxi maka harus menggunakan argo yang nantinya akan ditetapkan tarifnya oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Selain itu, khusus bagi sopirnya diwajibkan memiliki SIM Umum karena kendaraannya juga terdaftar sebagai angkutan umum.

Sementara itu, apabila GrabCar dan Uber memilih sebagai penyedia aplikasi mereka juga diwajibkan harus bekerjasama dengan berkoordinasi kepada pengusaha angkutan umum lainnya yang sudah terdaftar.

“Kan sebenarnya sudah banyak Grab, seperti GrabTaxi, nggak ada yang menyalahi, nggak ada yang dilanggar, karena mereka tetap bekerjasama dengan layanan taksi yang sudah ada sebelumnya yang tidak terhubung ke aplikasi. Tapi, jika mereka mau membentuk koperasi, ya silahkan saja mengikuti aturan,” terang Sugihardjo.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.