Jakarta Akan Sahkan Larangan Menjual Rokok, Merek dan Logo Rokok Pun Dilarang Terpampang Dimuka Umum

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Raperda kawasan tanpa rokok akan disahkan di Jakarta pada Senin (21/3/2016). Foto : tribunnews.com
Raperda kawasan tanpa rokok akan disahkan di Jakarta pada Senin (21/3/2016). Foto : tribunnews.com

Jakarta, Jelasberita.com| Pemerintah DKI Jakarta tampaknya menanggapi dengan serius terhadap masalah rokok yang selama ini dianggap sebagai salah satu penyebab tercemarnya udara di DKI Jakarta. Hal ini terbukti dengan akan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok, pada Senin (21/3/2016).

“Rencananya Pengesahan Raperda Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta ini akan kita sahkan pada Senin, 21 Maret pekan depan,” kata anggota DPRD DKI jakarta, Prabowo Soenirman, Jumat (18/3/2016).




Nantinya, bila sudah resmi disahkan, maka setiap warung-warung ataupun toko-toko di DKI Jakarta yang biasanya secara terang-terangan menjual rokok di muka umum, maka selanjutnya tidak boleh lagi memperlihatkan jualan rokoknya, baik dari segi bentuk maupun merek atau logo rokok tersebut.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang pengesahan Raperda Kawasan Tanpa Rokok ini dikabarkan Raperda ini tidak akan melarang orang untuk merokok, melainkan untuk mencegah kegiatan merokok yang nantinya akan melindungi perokok pasif serta mencegah munculnya perokok pemula.

“Kalau tetap berjualan rokok, pedagang cukup memasang tulisan “disini tersedia rokok” saja. Dilarang menampilkan merek atau logo serta bentuk rokok itu sendiri. Apabila ada yang melanggar, akan kita kenakan sansi.,” kata Balegda melalui anggotanya Dwi Rio Sambodo, Jumat (18/3/2016).

Terkait kekhawatiran akan adanya pengurangan pendapatan Pemda dari sektor pajak reklame rokok itu sendiri, Pemerintah DKI Jakarta sama sekali tidak mempermasalahkannya. Menurut data yang diperoleh, pendapatan daerah yang senilai Rp 14 miliar masih dinilai terlalu kecil dibanding pengeluaran Pemerintah di Bidang kesehatan yang diakibatkan dari dampak asap rokok tersebut.




 

Leave a Reply

Your email address will not be published.