Terancam Dijegal, Ahok Tantang DPR Naikkan Syarat Dukungan 50 Persen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tak gentar meski terancam dijegal oleh revisi UU Pilkada. Foto : lampost.com
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tak gentar meski terancam dijegal oleh revisi UU Pilkada. Foto : lampost.com

Jakarta, Jelasberita.com| Terkait adanya kabar penjegalan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang maju sebagai calon independen dalam Pilgub 2017, ia mengaku tak gentar sama sekali. Bahkan, ia juga mengungkapkan adanya wacana Komisi II DPR merencanakan kenaikan syarat dukungan menjadi 15 hingga 20 persen dalam Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 sama sekali bukan sebagai penghalang dirinya untuk maju dalam Pilgub 2017 mendatang.

“Enggak ada masalah sama sekali. Itu urusan DPR, hak DPR, enggak perlu diambil pusing. Kan yang buat UU itu DPR dan Pemerintah, jadi serahkan saja semua pada mereka,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (17/3/2016).




“Pemerintah mau menaikkan syarat dukungan hingga 50% juga enggak masalah, itu hak DPR!” tegas Ahok.

Namun, ia juga memberikan tanggapan jika benar DPR menaikkan syarat dukungan calon independen menjadi 50%. Ia menganggap pemerintah tidak perlu lagi melakukan Pilkada apabila benar syarat jumlah fantastis tersebut benar diterapkan pada Pilkada, karena menurutnya hal tersebut otomatis akan membuat suara rakyat berada pada satu calon saja.

“Tapi kalau benar jadi 505, berarti gak usah ikut Pilkada lagi dong, cukup tanda tangan saja sudah terpilih Kepala Daerah. Ini juga bisa menghemat duit,” ujar Ahok.

Ahok juga menantang DPR dengan menyamaratakan syarat untuk memenangkan Pilkada seperti di Jakarta yakni harus memenuhi syarat dukungan hingga 50% ditambah 1 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).




“Kalau perlu, semua Pilkada di seluruh daerah sama dengan di Jakarta, syarat dukungan 50% plus 1 DPT, jadi gak perlu ada Pilkada lagi. Boleh-boleh saja, itu hak dia kok,” tegas Ahok.

Sementara itu, Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno mengatakan bila revisi UU Pilkada sudah diketok palu, maka syarat jumlah dukungan calon independen akan naik menjadi 12%. Hal ini dikatakan sebagai syarat yang tergolong tinggi, mengingat penduduk DKI Jakarta berjumlah kurang dari 12 juta penduduk.

“Kalau benar DKI menjadi 12%, itu berarti sangat tinggi. Kalau untuk penduduk yang berjumlah lebih dari 12 juta, itu mungkin saja, tapi penduduk DKI kan tidak ada sampai 12 juta penduduk, bahkan kurang dari segitu,” ujar Sumarno.

Sedangkan menurut Wakil ketua Komisi II, Lukman Edi, rencana menaikkan batas minimal dukungan untuk bisa menjadi calon dari jalur independen harus sama dengan syarat calon usungan Parpol yang naik 5% menjadi 20% dari jumlah DPT. Hal ini dianggap cukup signifikan dari syarat awal dukungan KTP bagi calon independen sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi 6,5 Р10 persen dari jumlah DPT.

“Ada dua model yang akan kita putuskan nanti, yakni 10-15 persen dari DPT atau 15-20 persen dari DPT. Semua sesuai dengan syarat dukungan yang diusung Parpol,” kata Lukman.

Hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 7.026.168 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DKI Jakarta. Dan kalau revisi UU Pilkada telah diputuskan menjadi 10%, maka dukungan KTP yang harus dikumpulkan oleh calon independen adalah sekitar 700.000 KTP.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.