Pemko Medan: Tindak Tegas Pungli

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Masrini

Medan, Jelasberita.com | Pasangan suami istri (Pasutri) Darwin Sigiro (32) dan Masrini Hutagalung (33) terlilit utang pada koperasi demi mengurus administrasi kependudukan. Pasutri ini ditipu Ishak, Kepala Lingkungan (Kepling) Jalan Sei Bilah, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal. Sang Kepling mematok biaya pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk senilai Rp 1,2 juta. Padahal keluarga Darwin adalah warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.




Sebenarnya, pasutri ini sudah beberapa kali mengurus pembuatan kartu keluarga. Namun karena kesulitan mendapat surat keterangan pindah domisili dari daerah asalnya, Darwin mencoba berkonsultasi kepada Keplingnya bagaimana mengurus KartuKeluarga (KK). Lalu Kepling mengatakan, pihaknya bisa menguruskan pembuatan administrasi kependudukan asal pemohon bersedia membayar Rp ,12 juta sebagai biaya jasa pengurusan. Sang kepling menjanjikan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk Darwin dan Masrini kelar dalam hitungan hari.

Dan memang tak butuh waktu lama, pada Januari 2016 lalu, KK pasutri ini terbit atas nama Kepala Keluarga Darwin Sigiro, namun alamat mereka yang tertera di lembar KK itu bukan di Sei bilah, melainkan di Jalan Sunggal Nomor 132 Kelurahan Sei Sikambing Medan Sunggal. “Saya sudah bilang ke Keplingnya kalau kami tinggal di Sei Bilah, bukan di Sei Sikambing. Tapi tak didengarkan,”katanya saat ditemui di kontrakannya, Senin (29/2).




Masrini merasa ada kejanggalan dalam pengurusan Kartu Keluarganya itu. Lalu ia menanyakannya kepada kepling, namun tak ada balasan. Tidak hanya mengeluhkan soal keganjilan alamat mereka di lembar KK, Masrini juga kecewa dengan tidak terbitnya Kartu Penduduk elektronik (e-KTP) miliknya. Sedang e-KTP suaminya sudah terbit. Padahal pengurusannya sama. “Kami kasih uang ke Kepling Rp 1,2 juta. Katanya semua (e-KTP dan KK) bisa beres. KK memang sudah keluar. Begitu juga e-KTP suami saya, tapi e-KTP saya tidak. Kenapa bisa begitu?” gerutunya.

surat pernyataan




Darwin Sigiro berasal dari Kabupaten Simalungun, sedangkan istrinya, Masriani asli dari Pahae Julu, Tapanuli Utara. Sejak umur 9 tahun Masrini sudah Yatim-Piatu sehingga saat mencoba mengurus KK dan KTPnya ia tak bisa mendapatkan surat keterangan pindah domisili. Anehnya, tanpa surta domisili,  e-KTP suaminya malah bisa terbit. Buruh cuci ini hidup bersama suaminya di sebuah gubuk kecil seukuran 3X4 meter persegi yang dikontraknya senilai Rp 450 ribu perbulan. Sementara pendapatan mereka hanya Rp 1,3 juta perbulan.

Mendengar ramainya pungli yang dialami warga miskin di Medan, sepasti dirasakan Darwin-Masrini, Wakil Walikota Medan, Akyar Nasution mulia geram. Menyikapi informasi tersebut, ia menegaskan, pihaknya akan menuntaskan pihak-pihak yang melakukan pungli di ranah kecamatan sampai kelurahan. “Kami akan segera tuntaskan pungli pengurusan KK dan administrasi lainnya,” tegasnya.

Tak hanya menanggapi soal pungli, Akhyar juga memberi solusi. Pemko Medan, katanya, sudah menyiapkan jalan keluar yakni dengan menyiapkan sistem layanan administrasi kependudukan yang gratis dan cepat. Sistem itu, sambungnya, baru diluncurkan mulai minggu depan langsung oleh Walikota Medan. “Warga nanti tidak perlu lagi datang ke Disdukcapil. Semua urusan cukup sampai di kelurahan. Harus beres,” ungkapnya.

Berbeda pandangan dengan Akhyar, Aktivis Pemulung Kota Medan Uba Pasaribu justu mempertanyakan kenapa Kepling bisa menjamin terbitnya Kartu Keluarga, tanpa disertai adanya surat pindah domisil? Padahal Darwin Sigiro penduduk asal Simalungun sedang istrinya dari Tapanuli Utara, Kedua-duanya tidak memiliki surat keterangan pindah domisili. Seharusnya, masing masing harus mengurus surat keterangan pindah domisili dari kampung asalnya. “Berarti ada permainan kotor dalam pengurusan KK dilakoni para Kepling. Pemko Medan harus menindak tegas praktik pungli ini,” katanya geram.

Kebijakan Pemko Medan yang akan meluncurkan sistem layana n administrasi kependudukan yang cepat dan gratsi dipuji Ketua DPRD Medan Henry John Hutagalung. Namun John juga menambahkan, jika persoalan identitas kependudukan ini seperti penyakit yang selalu kambuh, karena itu butuh tindakan yang lebih gereget. Ia menyebut dua solusinya, pertama bagi warga miskin yang tidak ada masalah dalam mengurus surat domilisi dari daerah asal, supaya diurus, tetapi jika bermasalah, Pemko Medan bisa mengeluarkan perwal (Peraturan Walikota) yang bisa menganulir kebutuhan warga miskin akan identitas kependudukan. “Ya harusnya bisa dengan membawa surat keterangan domisili dari kepling setempat,” katanya.

Namun terkait pungli, John Henry Hutagalung meminta Pemko Medan agar memberi sanksi tegas kepada para bawahannya yang memungli warga miskin. “Memang harus ada pertanggungjawaban dari Pemko Medan. Tindak tegas. Pecat siapa-siapa yang melakukan pungli, biar ada efek jera.” pungkasnya.

Anggota Komisi A DPRD Medan Zulkarnain Yusuf malah tidak sepakat kalau hanya sebatas menerbitkan Perwal apalagi menyuruh warga miskin yang terkendala dana untuk pulang kampung mengurus surta permohonan pindah domisili. Anggota Wakil Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu menyarankan, sebaiknya Pemko Medan melakukan pemutihan. “Putihkan saja. Lakukan pendataan dari awal. Bagi semua warga miskin yang belum punya identitas kependudukan beir kesempatan untuk mengurusnya. BIsa hanya dengan menunjukkan ijazah, atau surat keterangan domisili dari kepala lingkungan atau dari garis keturunan. Harusnya ini dilakkan Pemko Medan. Persoalan ini tak bisa dibiarkan, karena bakal menimbulkan persoalan lain kelak di kota Medan yang sedang berbenah untuk maju,” katanya.

Sementara terkait bantuan-bantuan yang tidak bisa didapatkan atau dicairkan warga miskin, khususnya BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan dana PIP (Program Indonesia Pintar) bagi anak sekolah dasar dan SMP, Surianto, anggota DPRD Kota Medan mengatakan, Pemko Medan musti membuat instruksi bagaimana agar dana tersebut bisa dicairkan pihak Bank. Di saat bersamaan, Pemko Medan harus melakukan percepatan penuntasan data kependudukan bagi para warga miskin yang belum memiliki kartu penduduk, kartu keluarga dan akte kelahiran. “Mustinya Pemko Medan cepat tanggap persoalan ini. Masakan siswa miskin tak bisa mencairkan dana BSM atau PIP-nya. Mau belajar saja kok tidak didukung?’ pungkasnya. (Dewa)

Leave a Reply

Your email address will not be published.