LBH Jakarta Tuding Pemko Langgar HAM di Penggusuran Kalijodo

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




LBH Jakarta Tuding Pemko Langgar HAM di Penggusuran Kalijodo




foto : www.koran-jakarta.com

Jelas Berita, Medan – LBH Jakarta atau Lembaga Bantuan Hukum Jakarta telah melakukan pengamatan dan ternyata telah menemukan sejumlah data dan fakta yang menyatakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat mengeksekusi pemukiman warga di Kalijodo.

Melalui surat tertulis tertanggal Minggu, 28 Februari 2016 itu LBH Jakarta menyampaikan pada VIVA.co.id mengungkapkan data dan fakta tersebut untuk dipublikasikan.

  1. banyak rumah milik warga yang berada di daerah kalijodo yang sudah berdiri sejak puluhan tahun, juga ada tempat ibadah (gereja, musala), ada pula bangunan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan termasuk juga kantor Rukun warga (RW).
  2. Dalam dokumen yang diserahkan warga pada LBH Jakarta tertera bahwa warga telah bermukim sejak sekitar tahun 1959 hingga 1960.
  3. Sedikitnya terdapat 2269 warga yang menerima dampak dari penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.
  4. tidak ada upaya musyawarah dari pihak pemerintah dengan warga, pemerintah juga tidak menjelaskan tujuan dari penggusuran, juga tidak pernah memberikan informasi secara transparan mengenai riwayat lahan pasca penggusuran.
  5. tak ada upaya pemerintah untuk mendata secara komprehensif berapa jumlah kepala keluarga, jumlah anak-anak, balita, remaja, lansia dan perempuan.
  6. surat peringatan diberikan dengan cara mengintimidasi dengan melibatkan ratusan anggota gabungan aparat bersenjata (mulai dari TNI, Polri hingga satpol PP) yang tersebar di pemukiman warga.
  7. Tak hanya itu, aksi intimidasi oleh Pemerintah DKI juga dilakukan dengan cara mendirikan pos penggusuran yang didirikan pada 20 Februari dan beroperasi selama 24 jam dilengkapi dengan anggota aparat kepolisian bersenjata lengkap.
  8. Pemerintah juga telah menyalahgunakan kekuasaan dengan melibatkan aparat TNI dalam melakukan proses persiapan penggusuran, sementara itu jika berpedoman pada undang-undang tugas perihal fungsi pokok TNI adalah bertugas untuk pertahanan negara dan bukannya turut andil melakukan penggusuran.
  9. Intimidasi selanjutnya dari aparat yang mendatangi rumah-rumah warga guna menanyakan kapan akan melakukan pengosongan dan pembongkaran rumah.
  10. Pemerintah memberikan solusi secara sepihak tanpa mendengarkan aspirasi warga dengan cara relokasi ke rumah susun sewa. Warga juga mengambil keputusan dengan tanpa kebebasan karena berada di bawah intimidasi.
  11. Kondisi rumah susun sewa yang disediakan pemerintah jauh dari kata layak sebab tidak tersedianya air bersih, bangunan rumah yang belum selesai dibangun, sulit mendapatkan transportasi publik dan tempat berkerja.
  12. Akibat dari tindakan penggusuran paksa warga menjadi kehilangan mata pencaharian hingga kehilangan hubungan sosial.

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published.