PNS Yang Dipaksa Atasannya Korupsi Tidak Dapat Dijadikan Tersangka Korupsi, Benarkah?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





ilustrasi korupsi. Foto : okezone.com
ilustrasi korupsi. Foto : okezone.com

Jakarta, Jelasberita.com| Dalam diskusi yang bertema “Pelantikan Kepala Daerah=Pergantian Pejabat Daerah”, Sabtu (20/2/2016),Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menghimbau kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dibawah pimpinan para pejabat daerah untuk melakukan pelaporan segala hal yang bersinggungan dengan korupsi. Ia memerintahkan agar para PNS untuk tidak segan-segan melaporkan pimpinannya apabila dipaksa melakukan korupsi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Apabila tindakan korupsi tersebut dilakukan atas dasar perintah atasan atau Pejabat Daerah, maka aparatur negara (PNS) dapat melaporkannya¬†ke Komisi ASN. Jangan segan-segan untuk melaporkannya,”kata Ray.




Ia juga menambahkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan para aparatur negara (PNS) terutama dalam hal tindakan korupsi yang dipaksa oleh Pejabat Daerah tidak dapat disebut bersalah dan diproses oleh polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang yang menyebutkan jika dipaksa dalam melakukan perbuatan yang diluar dari tanggung jawab pekerjaannya atau atas dasar dari perintah atasan atau pimpinannya tidak dapat dinyatakan bersalah.

“Kalau korupsi itu semua atas dasar paksaan dari atasannya, maka KPK sekalipun tidak dapat menyatakannya bersalah, karena semua adalah perintah atasannya,”terang Ray.

Seperti halnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada dasarnya para aparatur negara (PNS) tidak mengerti atas jabatan yang disandangnya. Kebanyakan dari mereka hanya menuruti perintah dari atasan mereka untuk turun kekampanye calon incumbent untuk mendukungnya. Apalagi didalam Undang-Undang yang mengatur sanksi tentang kecurangan di Pilkada masih belum berjalan, maka sangat dimungngkinkan para pejabat daerah melakukan pemaksaan kepada bawahannya untuk melakukan segala bentuk kecurangan di Pilkada. Sementara itu, proses seperti money politik, ataupun tindak kecurangan lain yang diperintahkan atasannya untuk dilakukan, pasti akan terpaksa mereka lakukan karena merupakan perintah dari atasannya. Untuk itulah, dalam hal ini seharusnya yang dapat diproses oleh Polisi ataupun KPK adalah atasannya dan bukanlah bawahannya.

“Masih banyak terjadi praktik kecurangan di Pilkada, makanya yang diproses oleh KPK atau polisi harusnya atasannya, bukan bawahannya,”tegas Ray.




 

Leave a Reply

Your email address will not be published.