PNS Yang Dipaksa Atasannya Korupsi Tidak Dapat Dijadikan Tersangka Korupsi, Benarkah?

ilustrasi korupsi. Foto : okezone.com

Jakarta, Jelasberita.com| Dalam diskusi yang bertema “Pelantikan Kepala Daerah=Pergantian Pejabat Daerah”, Sabtu (20/2/2016),Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menghimbau kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dibawah pimpinan para pejabat daerah untuk melakukan pelaporan segala hal yang bersinggungan dengan korupsi. Ia memerintahkan agar para PNS untuk tidak segan-segan melaporkan pimpinannya apabila dipaksa melakukan korupsi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Apabila tindakan korupsi tersebut dilakukan atas dasar perintah atasan atau Pejabat Daerah, maka aparatur negara (PNS) dapat melaporkannya ke Komisi ASN. Jangan segan-segan untuk melaporkannya,”kata Ray.




Ia juga menambahkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan para aparatur negara (PNS) terutama dalam hal tindakan korupsi yang dipaksa oleh Pejabat Daerah tidak dapat disebut bersalah dan diproses oleh polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang yang menyebutkan jika dipaksa dalam melakukan perbuatan yang diluar dari tanggung jawab pekerjaannya atau atas dasar dari perintah atasan atau pimpinannya tidak dapat dinyatakan bersalah.

Halaman Selanjutnya

Halaman: 1 2 3







 




Leave a Reply

Your email address will not be published.