Ungkap Diri Tak Punya KK, Marlina Simamora Malah Diteror

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





Warga Butuh Bantuan
ADVOKASI: Marlina Simamora (41), pemulung sekaligus buruh cuci dan anaknya Indah didampingi Tim Ombudsman Sumut saat melakukan advokasi di rumah korban, Jalan Qubah Gang Kesatuan, Lingkungan 18, Kuala Bekala, Medan Johor, Rabu (17/2). Sudah 16 tahun tinggal di Medan keluarga Marlina tak memiliki KK, KTP dan Akte Lahir.

Medan, Jelasberita.com | Semenjak diberitakan di media massa, Marlina Simamora (41) warga Jalan Qubah Gang Kesatuan, Lingkungan 18, Kuala Bekala, Medan Johor kerap mendapat teror dari orang tak dikenal. Akibatnya, pemulung yang menyambi buruh cuci ini merasa tidak aman dan nyaman. Ia sering bersembunyi.

“Saya diteror orang. Saya dicari-cari, gara-gara pemberitaan di koran. Karena saya mengaku mengurus Kartu Keluarga dan ada pihak yang meminta bayaran Rp 1 juta. Saya bayar cuma Rp 700.000 karena uang saya tak cukup, saya bilang, nanti saya lunasi sisanya. Tapi sampai hari ini, Kk saya tidak kelar-kelar juga. Lalu saya dicari-cari orang. Saya takut,” katanya saat ditemui di kediamannya, Rabu (17/2).







Marlina hanyalah salah satu korban dari ribetnya mengurus administrasi kependudukan. Padahal, keluarga ini sudah 16 tahun tinggal di Kuala Bekala, Medan Johor. Namun lantaran tak punya KK dan KTP, hak-hak sipil Marlina dan anaknya terbengkalai. Empat dari enam anaknya putus sekolah dan mengadu nasib di jalanan sebagai pengamen. Hanya dua yang masih bisa bersekolah setingkat SD. Marlina bukan sendiri ada ratusan orang miskin di Medan tak memiliki KK dan KTP dan akte lahir, namun luput dari perhatian pemerintah.

Anaknya yang sulung, gara-gara tak memiliki ijazah, tak bisa melamar pekerjaan, sebab pendidikannya hanya sampai kelas satu SD. Bahkan, anak-anaknya tak ada yang memiliki akte lahir. Marlina bukan tidak berusaha mengurusnya, namun ia telah tiga kali menjadi korban pungutan liar hingga ia jera mengurus administrasi kependudukan.

Bahkan lantaran ia bercerita ke media, sejumlah pihak malah menerornya. Lebih menyedihkan, pada 2010, kementerian sosial menetapkan nama keluarga Marlina sebagai salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan, namun sampai hari ini tak ada bantuan yang diterimanya karena ia tak punya KK dan KTP. Jatah beras miskin serta tabung gas 3 kilo juga tak pernah diterimanya. “Pihak pendamping desa menarik kembali kartu saya, dengan  alasan, saya tak terdaftar di data kependudukan kota Medan,” ujar Marlina.

Warga Butuh Bantuan 1




Alhasil, keluarga buruh cuci kain ini tak mendapatkan apa-apa. Juga kartu perlindungan sosial yang dikeluarkan kementerian sosial masa aktif 2013-2014 tak berlaku sama sekali. Padahal di kartu itu tertera nama dan tanda tangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana.

Padahal, untuk mencukupi makan enam orang anaknya, Marlina kerap hanya menyuguhkan nasi putih dan mi instan. “Kalau sayur hanya sesekali, itu pun hanya daun ubi yang tumbuh di sekitar pekarangan. Daging sudah lama tak kami cicipi. Tak tau lagi bagaimana rasanya makan daging. Nasi saja sudah sangat enak,” pungkasnya.

Tim Ombudsman perwakilan Sumut, yang terdiri dari Ricky Nelson Hutahaean, SH dan Edward Silaban, SS segera mengunjungi rumah Marlina, menggali informasi dan melakukan advokasi. “Akan kami panggil semua pihak-pihak yang terlibat. Utamanya lurahnya, karena ini sudah masuk ranah pelanggaran terhadap akses pelayanan publik.” ujar Edward.

Gratis

Sulitnya mengurus KK, Akte Lahir dan KTP bertolak belakang dengan instruksi Mendagri Tjahjo Kumolo yang menegaskan pembuatannya gratis. Bahkan UU No 24 tahun 2013 tentang perubahan terhadap UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan, pengurusan administrasi kependudukan sama sekali tidak dipungut biaya (pasal 79 A). Bahkan ada sanksi bagi pihak aparatur pemerintah yang melakukan pungutan liar, dengan dipidana paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal 75 juta rupiah.

“Tapi di lapangan banyak sekali pungli,” tegas Uba Pasaribu, Ketua Ikatan Pemulung Kota Medan.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.