Universitas Trilogi Bangkitkan Semangat Demokrasi Pancasila

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Univ Trilogi

Jakarta, Jelasberita.com | Masalah kebangsaan semakin kesini menunjukkan peta yang begitu rumit. Kerumitan ini selanjutnya membuahkan berbagai macam persoalan. Sehingga bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar semakin tidak diakui oleh anak bangsanya sendiri. Apakah bentuk pengakuan itu diucapkan secara langsung ataupun melalui sikap yang menunjukkan identitasnya yang tidak ke-Indonesia-an. Padahal pendiri bangsa ini sudah memberikan sebuah pedoman yang sejatinya merupakan petunjuk sekaligus pegangan agar kedaulatan bangsa tetap terjaga oleh warga negaranya.




 

Salah satu contohnya adalah gelombang demokrasi bangsa yang hari ini semakin diaplikasikan secara liberal. Akibatnya kekuasaan dan kebijakan negara lebih dipengaruhi oleh tarik-ulur kepentingan politik semata. Kata mufakat sudah menjadi kata asing bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

 

“Padahal sejak dulu Bung Hatta dalam bukunya Kearah Indonesia Merdeka yang diterbitkan tahun 1932 telah menyatakan bahwa cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat,” tutur Dr. (HC). Subiakto Tjakrawerdaja, Mantan Menteri Koperasi yang aliran pemikirannya dikenal  sebagai rekonstruksi-konstitusional ini.




 

Pemerakarsa lahirnya Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) Universitas Trilogi ini juga menambahkan dalam Demokrasi Pancasila, manusia Indonesia selain memiliki hak individu juga memiliki hak kemasyarakatan (kolektivitas). Hak individu melekat pada hak warga negara.

 

Pada diskusi yang berlangsung di Universitas Trilogi pada hari Rabu (10/2) itu  juga menghadirkan Prof. Dawam Raharjo, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid., Soenarto Soedarno, MA, dan RM. A.B. Kusuma. Pada dasarnya semua pembicara yang hadir ini sepakat dan sangat mendukung sekali langkah Universitas Trilogi dalam membumikan kembali Demokrasi Pancasila.

 

Jika memang konsep Demokrasi Pancasila di terapkan secara utuh, negara dijamin akan mampu memberikan keadilan kepada warga negaranya. “Kita juga perlu membaca konsep dari Ibnu Khaldun yang menyatakan negara berkewajiban menjaga keadilan atau menjaga ketidakadilan itu agar tidak terjadi,” tambah A.B. Kusuma yang juga dikenal sebagai sejarawan ini.

 

Sementara itu, Rektor Universitas Trilogi, Prof. Dr. Asep Saefuddin menuturkan tentang pemahaman sejarah generasi saat ini yang sedang memudar. “Universitas Trilogi akan memperkuat pemahaman sejarah bagi para mahasiswanya, termasuk juga dalam ranah penerapan Demokrasi Pancasila itu sendiri. Di kelembagaan mahasiswa Universitas Trilogi mereka sudah diajarkan bagaimana untuk mengutamakan suara mufakat, misalnya dalam menentukan Ketua BEMnya melalui Majelis Permusyawaratan Mahasiswa/Dewan Perwakilan Mahasiswa (MPM/DPM), dan lain sebagainya nanti” ujar Wakil Forum Rektor Indonesia yang baru terpilih ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.