Demi Mengurangi Angka Pengangguran, Indonesia Terapkan Paket Kebijakan 10, Investasi Asing Bagi 35 Bidang Usaha

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





ilustrasi investasi asing. Foto : sindonews.com
ilustrasi investasi asing. Foto : sindonews.com

Jakarta, Jelasberita.com| Maraknya angka pengangguran di Indonesia saat ini memang menjadi pokok permasalahan yang wajib diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa upaya telah diterapkan Indonesia demi mengurangi angka pengangguran yang semakin tinggi di Indonesia setiap tahun nya, salah satunya adalah dengan menerapkan paket Kebijakan 10 (membebaskan masuknya investasi asing bagi 35 bidang usaha). Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Kamis (11/2/2016).

Dalam keterangannya, Darmin mengatakan bahwa mulai melambatnya perekonomian dunia serta minat investasi yang semakin menurun memicu pada angka pengangguran yang semakin tinggi didunia, terutama di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia berupaya keras menerapkan beberapa kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi masalah ini, diantaranya mengubah kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI)




Dengan perubahan kebijakan DNI ini, Pemerintah Indonesia membebaskan 100% masuknya investasi asing bagi 35 jenis bidang usaha yang sebelumnya dibatasi dan dilarang untuk masuk ke Indonesia, diantaranya, jasa penunjang kesehatan, farmasi, pariwisata, dan industri film.

“Perubahan kebijakan DNI ini artinya investasi asing 100% dapat masuk kedalam 35 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI. Beberapa diantaranya yaitu, jasa penunjang kesehatan, farmasi, pariwisata, dan industri film yang modalnya rata-rata diatas Rp 100 miliar,” katanya pada Konferensi Pers.

“Kita tidak ingin mengikuti arus perlambatan ekonomi dunia ini. Dengan tetap adanya investasi khususnya dibidang infrastruktur, hal ini dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Sebelumnya sudah ada paket kebijakan satu, dua, tiga, hingga sekarang sepuluh. Kita akan mengupayakan agar investor asing tetap masuk ke Indonesia,”jelasnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Agung juga sangat mendukung dengan diterapkannya paket Kebijakan 10 ini. Ia mengatakan hal ini sesuai dengan tujuh prinsip dasar yang ditekankan Presiden Joko Widodo terhadap investor, yakni memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah.




Selain 100% investor asing bebas masuk ke Indonesia, dalam revisi DNI, nantinya juga akan ada 19 jenis bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang nilai pekerjaannya kurang dari Rp 10 miliar. Sedangkan 39 bidang usaha yang tadinya dicadangkan untuk UMKMK akan diperluas nilai pekerjaannya dari awalnya hanya Rp 1 miliar menjadi Rp 50 miliar, terutama dalam bidang usaha konstruksi, seperti pekerjaan untuk konstruksi bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

“Hal ini sesuai dengan tujuh prinsip dasar yang ditegaskan Pak Jokowi. Dengan dicabut dari DNI, maka bidang usaha tersebut dapat dikuasai oleh asing tanpa ada pembatasan sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia. Kita juga akan mencadangkan 19 bidang usaha ke¬†usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Sementara itu, 39 bidang usaha yang tadinya dicadangkan untuk UMKMK kita perluas lagi nilai pekerjaannya menjadi Rp 50 miliar,” jelas Pramono.

Sedangkan menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Franky Sibarani, dengan diterapkannya paket kebijakan 10 ini nantinya akan meningkatkan kompetisi di masyarakat Indonesia serta penurunan harga terutama obat.

“Selama ini kita selalu mengimpor bahan baku obat hingga 95%, tapi dengan adanya penanaman modal asing dalam industri bahan baku obat, Presiden menegaskan untuk menurunkan daya impor kita sehingga Pemerintah dapat memberikan harga obat yang lebih murah ke masyarakat Indonesia. Tentang jenis obat apa saja itu, nanti akan ditentukan,” terang Franky.

Sementara itu, Direktur Lembaga Ekonomi INDEF, Enry Sri Hartati mengatakan keterbukaan 100% bagi investasi asing ini harus diiikuti juga dengan kepastian perubahan regulasi agar memberi keyakinan bagi para investor asing untuk berinvestasi dalam jenis bidang usaha apa.

“Selama ini yang menjadi kendala adalah satu kepastian usaha. Tidak adanya kepastian regulasi, pastinya akan mengurangi minat para investor asing untuk berinvestasi. Contohnya, ketika seseorang ingin berinvestasi dalam pariwisata seperti membangun segala sarana dan prasarana di suatu objek wisata, tetapi kalau tidak ada kepastian usaha disitu serta peraturan yang sering berubah-ubah, maka dapat dipastikan investor asing tidak begitu saja langsung berinvestasi di Indonesia, walaupun sudah terbuka 100% bagi investasi asing,” jelas Enry.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia talah menerapkan kebijakan paket ekonomi sejak September 2015 lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengalami titik terndah mencapai 4,8% sejak tahun 2009 lalu.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.