Harry Tanoe Dipastikan Akan Diperiksa Jaksa Agung Terkait Kasus Mobile 8

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




foto: Merdeka.com




foto: Merdeka.com

Jakarta, Jelasberita.com| Harry Tanoesoedibjo dipasikan akan segera dipanggil oleh Jaksa Agung M Prasetyo untuk diperiksa lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan korupsi dari restitusi pajak PT Mobile 8 Teleom. Karena Jaksa Agung menilai bahwa ketika Kasus tersebut menyeruak,  Harry Tanoe lah yang merupakan pemilik dari PT Mobile Telecom.

 

“kenapa tidak, ketika itu jelas dia (Harry Tanoe) merupakan Komisaris di Mobile 8 serta dia jugalah yang menjadi pemilik waktu itu.” Ujar Prasetyo di Kejagung, Jakarta, pada Jumat (5/1).

 




Dilansir dari laman Merdeka.com, saat dimintai keterangan oleh wartawan tersebut, Prasetyo bahkan sudah memberikan gambaran bahwa nantinya Harry Tanoe yang merupakan bos dari MNC Group tersebut akan dijadwalkan pemeriksaannya dengan segera.

 

“akan segera di agendakan oleh tim penyelidik.” Tegasnya.

 

Memang pada waktu itu, diketahui bahwa Harry Tanoe lah yang memegang saham dari PT Mobile 8 tersebut. akan tetapi, hingga saat ini, Kejagung sendiri belum dapat memastikan secara pasti kapan diadakannya pemeriksaan terhadap Harry Tanoesoedibjo akan diselenggarakan.

 

Untuk diketahui, bahwa Kasus dugaan korupsi tersebut mulai mencuat ke permukaan ketika tim penyidik dari Kejagung berhasil menemukan adanya transaksi palsu yang berhubungan dengan permohonan restitusi antara PT Mobile 8 dengan PT Jaya Nusantara pada periode 2007-2009. Dimana pada masa-masa tersebut, PT Mobile 8 sendiri diduga telah melakukan pemalsuan bukti transaksi dengan rekannya PT Jaya Nusantara yang ditaksir mencapai angka Rp. 80 miliar.

 

Ketua Penyidik perkara, Ali Nurudin, beberapa waktu lalu, tepatnya pada 21 Oktober 2015 lalu, mengatakan bahwa PT Jaya Nusantara sebenarnya sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembelian barang serta jasa telekomunikasi dari pihak PT Mobile 8, sehingga sebuah transaksi pun telah direkayasa, sehingga terlihat seolah-olah terjadi perdagangan dengan cara membuatkan invoice sebagai fakturnya.

 

Sehingga Setelah diadakannya pengajuan, permohonan restitusi pajak tersebut pun akhirnya dikabulkan oleh KPP Perusahan Masuk Bursa Jakarta pada tahun 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.