Dipanggil Menjadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi UPS, Ahok Akan Beri Keterangan Yang Sama Dengan di Bareskrim

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





ahok ketika dipanggil jadi saksi kasus korupsi UPS di Bareskrim Mabes Polri
ahok ketika dipanggil jadi saksi kasus korupsi UPS di Bareskrim Mabes Polri

Jakarta, Jelasberita.com| Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berhasil membongkar kasus penyalahgunaan pengadaan Uninterruptible Power supply (UPS), kembali menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Kehadirannya tersebut di persidangan tetntunya akan sangat membantu atas dugaan Korupsi UPS yang dilakukan terdakwa Alex Usman yang menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2014.

Berdasarkan wawancara dengan Ahok di Balai Kota DKI Jakrta pada Kamis (4/2/2016), ia mengatakan bahwa keterangan yang akan diberikannya nanti dipersidangan tidak akan jauh berbeda dengan keterangan yang ia berikan di Bareskrim Mabes Polri yang lalu. Hanya bedanya, di persidangan nanti ia akan membawa beberapa dokumen soal pengadaan UPS di Pemprov DKI Jakarta.




“Saya sudah siap dipanggil menjadi saksi. Sama saja ketika dipanggil Polisi, saya akan beri keterangan yang sama terkait kasus ini. Saya melihat ada penyimpangan yang harus diluruskan kembali dalam persidangan ini. Sudah jelas ada yang tidak jelas dengan pengadaan UPS ini, tapi terdakwa saat itu menuduh saya dengan alasan yang tidak jelas, adalah yang katanya UPS nya sudah lama, dan lain sebagainya,” kata Ahok.

Sebelumnya Ahok merupakan pihak yang membongkar permainan di APBD Perubahan 2014. Ia bersama dengan mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo mencurigai ada program siluman didalam APBD DKI yang terkait pengadaan UPS.

Sebanyak empat orang tersangka yang terlibat dalam kasus ini, dan diantaranya dari pihak eksekutif adalah Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Berdasarkan APBD P 2014 DKI Jakarta, Ahok menemukan adanya ketidak cocokan dalam pengadaan anggaran program UPS ketika Alex saat itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS yang bertanggung jawab pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal yang saat itu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS yang memiliki wewenang pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.




Sementara itu, dua orang lagi berasal dari kalangan Legislatif, yakni Muhammad Firmansyah yang merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat dan Fahmi Zulfikar yang merupakan anggota dari Fraksi Partai Hanura. Keduanya terlibat dalam kasus korupsi pengadaan UPS tersebut disaat menjabat di Komisi E DPRD DKI Jakarta selama masa periode 2009-2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published.