Tolak LGBT, Sejumlah Pejabat Digugat Organisasi Arus Pelangi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





ilustrasi-kelompok-lgbt-_160123172427-328
Gambar ilustrasi kelompok LGBT (Republika.co.id)

Jakarta, Jelasberita.com| Maraknya isu LGBT di tanah air sejak pemberitaan adanya konseling dari SGRC UI, memancing perhatian sejumlah pihak. Beragam reaksi pun diberikan beberapa orang terkait pemberitaan tentang hubungan sesama jenis tersebut. Atas reaksi tersebut, sejumlah pejabat negara dituntut oleh organisasi Arus Pelangi karena terkesan memberikan penolakan di media sosial atas adanya gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) tersebut.

Sejumlah pejabat negara yang digugat karena pernyataannya tersebut antara lain, Menristek Muhammad Nasir, Mendikbud Anies Baswedan, Wali kota Bandung Ridwan Kamil, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan penggiat dan Komisioner Perlindungan anak Indonesia Erlinda.




Erlinda, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPAI menyebutkan, dia mengetahui hal tersebut dari media sosial bahwa mereka mengirimkan gugatan terkait kampanye anti LGBT ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Jika mengkampanyekan propoganda LGBT terhadap anak. Karena anak tidak boleh diinformasikan apapun yang buruk, tidak sesuai dengan usianya, itu amanah UU Pasal 56 atau lainnya,” ujar Erlinda, Senin (1/2) seperti yang dikutip dari Republika.co.id.

Sementara menurut Erlinda, pejabat lainnya juga memilikip pemahaman yang sama yaitu, tidak ingin generasi muda di Indonesia terkontaminasi dengan penyimpangan-penyimpangan secara moral, agama dan Undang-Undang.

Dia menjelaskan, di UU Perlindungan Anak dan KUHP disebutakan jika melakukan persetubuhan dengan anak, maka itu tindakan pidana. Sehingga pemahaman atau propoganda LGBT dilarang keras untuk disebarkan kepada anak-anak.




“Mereka merasa tersinggung, bahwa hak mereka memiliki pemahaman LGBT yah silakan. HAM memang melekat pada diri masing-masing, tapi ingat di ayat berikutnya tidak serta merta HAM nomor 1, sebab ada UU 45 yang membatasi,” ujar dia lagi.

Di UU Perlindungan Anak sendiri, ada pertanggungjawaban mengenai hal tumbuh kembang anak. Erlinda juga menegaskan, jika pihak-pihak yang menggugat merasa benar, dia mengimbau agar melihat kembali UU Perlindungan Anak.

Di Indonesia sendiri ada gerakan anti seksual terhadap anak, sehingga seluruh elemen bangsa tidak setuju dengan adanya sex yang menyimpang.

“Itu jelas Inpres No 5 Tahun 2014, itu baru setahun. Saya katakan mereka harus bisa menghargai hak orang lain untuk hidup sehat dan damai,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.