Ramai Diberitakan, Apa Sih Isi Revisi UU Anti-Terorisme?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





14294429291450962615
Ilustrasi (google images)

Jakarta, Jelasberita.com| Belakangan, setelah maraknya aksi terorismen di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Terorisme. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan, ada sejumlah poin yang menjadi usulan pemerintah dalam revisi tersebut.

“Faktor pencegahan yang sebelumnya dalam undang-undang terorisem itu lebih pada penindakan yang tidak bisa mengantisipasi pencegahan, sekarang kita perluas,” kata Yasonna seusai rapat terbatas mengenai Undang-Udang Antiterorisme di Kantor Presiden, Kamis (21/1).




Yasonna mencontohkan salah satu poin dari usulan pemerintah adalah masa penahanan selama penyelidikan atau penyidikan. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan mengatakan, usulan revisi adalah Polri dapat melakukan penahanan semenara selama satu hingga dua pekan.

Adapun usulan kedua adalah pencabutan status kewarganegaraan atau paspor dari warna negara Indonesia yang melakukan tindakan mengancam keselamatan negara, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri.

“Misalnya pergi berperan untuk kepentingan tertentu, maka bagian yang kita bahas termasuk pencabutan paspornya,” ujarnya.

Usulan ketiga adalah izin validitas alat bukti terorisme. Menurut Yasonna, dalam undang-undang sebelumnya, izin tersebut harus diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri selan dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam revisi, izin bisa diberikan oleh hakim pengadilan.




“Intinya kita tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah,” tambahnya lagi.

Yasonna sendiri menargetkan revisi Undang-Undang Antiterorisme dapat diselesaikan pada masa sidang kali ini atau paling lambar pada masa sidang selanjutnya Pemerintah mengatakan akan segera mengirimkan poin-poin revisi pada Dewan Perwakilan Rakyat. Ia optimis DPR tidak akan menghambat revisi Undang-Undang Antiterorisme tersebut.

Menurutnya, dalam pertemuan Presiden dengan lembaga tinggi negara beberapa hari yang lalu, seluruh pemimpin lembaga sudah sepakat tentang revisi Undang-Undang Antiterorisme tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.