Tifatul Sembiring Kritik Fahri Hamzah Yang “Berkicau” di Sosial Media

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





konfrontasi.com
konfrontasi.com

Jakarta, Jelasberita.com | Anggota Majelis Pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring secara terang-terangan mengkritik sikap Fahri Hamzah yang sempat mengomentari evaluasi internal partai terhadap dirinya oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS melalui akun sosial media miliknya.

Ia juga mengatakan seharusnya Fahri bersikap kooperatif dan menerima evaluasi dari BPDO PKS tersebut.




“Fahri hadapi saja evaluasi ini. Kalau dipanggil BPDO, dia seharusnya datang dong, itu baru kesatria. Jangan teriak-teriak di media,” kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Saat dimintai keterangan tentang alasan mundurnya Fahri dari kursi Wakil Ketua DPR, Tifatul enggan memberikan komentar terhadap hal tersbut. Namun, ia mengungkapkan jika BPDO ingin melakukan rotasi, sudah sewajarnya Fahri menerimanya.

“Saya dari Presiden PKS, jadi Menkominfo, dan sekarang cuma jadi anggota biasa, biasa-biasa saja, tidak ada masalah,” ujar dia.

Sebelumnya diketahui Fahri mengungkapkan kekesalannya melalui tulisan di akun pribadi sosial media miliknya pada Minggu (10/1/2016), yang mengungkapkan beberapa alasannya menolak evaluasi terhadap dirinya yang dilakukan oleh BPDO PKS, yaitu :




  1. “Patut disayangkan akhir-akhir ini banyak isu yang biasanya diselesaikan secara INTERNAL melalui mekanisme syura (musyawarah) demi masalah, akhirnya dimunculkan menjadi konsumsi publik. Dan patut disayangkan pula karena isu yang disampaikan tersebut tidak menunjukkan fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi.”
  2. “Perlu diketahui bahwa BPDO dalam struktur DPP PKS bukanlah lembaga ataupun badan yang memiliki wewenang melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat publik. Dalam Anggaran Dasar PKS Pasal 34 ayat (1) huruf (a) dan (b) disebutkan bahwa BPDO merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar peraturan partai.”
  3. “Terkait permintaan mundur yang muncul dari kader dan simpatisan, perlu saya jelaskan bahwa saya belum pernah menerima selembar surat apapun dari kader PKS yang meminta saya mengundurkan diri. Hanya memang pernah ada pembicaraan pribadi dengan Ketua Majelis Syuro PKS. Namun karena permintaan itu bersifat pribadi – bukan keputusan lembaga atau institusi Partai – maka saya juga telah memberikan tanggapan secara pribadi pula. Terkait hal ini, saya akan menjelaskan secara lengkap pada kesempatan yang lain.”
  4. “Saya merasa pemberitaan pemberitaan tersebut adalah bagian dari penggalangan opini untuk menunjukkan seolah saya telah melakukan kesalahan. Dalam kacamata pribadi saya sampai hari ini, saya merasa bahwa saya tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan dan atau pelanggaran baik dalam hukum positif maupun terhadap peraturan partai. Selama kurang lebih 12 tahun saya menjadi Pejabat Publik dan 17 tahun lebih setelah menjadi deklarator partai, saya tidak pernah dihukum oleh keputusan partai sekalipun.”
  5. “Saya merasa tersambung dengan perasaan kader, konstituen dan simpatisan partai dalam setiap kesempatan pertemuan dan silaturahmi ke seluruh Indonesia dan luar negeri, sehingga tuduhan adanya kader yg meminta saya mundur adalah tindakan pembunuhan karakter dan mengganggu kerja-kerja saya yang diatur oleh konstitusi untuk mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah.”
  6. “Pada saatnya saya akan melakukan kllarifikasi menyeluruh terhadap pemberitaan tersebut, agar fitnah yang menimpa saya dan PKS dapat segera dijernihkan.”

Hal tersebut ia ungkapkan terkait desakan dari sejumlah kader PKS yang menginginkan dirinya mundur dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.