Lapindo Berencana Kembali Mengebor, Presiden Akui Belum Menerima Laporan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





foto: okezone.com
foto: okezone.com

Jakarta, Jelasberita.com| keinginan dan rencana PT Minarak Lapindo Jaya yang ingin kembali melakukan pengeboran sumur baru di wilayah Tanggulangin 1, Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur, sejauh ini belum mendapat tanggapan dan izin dari presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

 




Seperti dilansir oleh Republika, hingga saat ini Presiden Jokowi belum memperoleh laporan mengenai rencanatersebut. Saat dimintai keterangan di Istana Negara pada Jumat 8 Januari 2016, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya nanti akan melakukan pengkajian terlebih dahulu bila sudah mendapat laporan dari yang bersangkutan. “nanti bila sudah ada laporan sampai di saya, akan langsung saya berikan.” Ungkap Jokowi.

 

Di lain tempat, Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa keinginan untuk melakukan pengeboran kembali yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc., merupakan hal yang wajar. “ya, itu sah-sah saja dilakukan oleh mereka, justru hal itu bagus untuk melunasi hutang talangan. Namun pengeboran tersebut harus melalui izin dari Satuan Kerja Khusus Migas.” Terangnya.

 




Kalla juga mengatakan bahwa ganti rugi sebelumnya telah dibayarkan seluruhnya oleh Pemerintah Indonesia, dan sudah sewajarnya Lapindo kembali melakukan penggalian untuk melunasi hutang tersebut. “ya, jalan satu-satunya mereka untuk membayar hutang adalah dengan menggali lagi, kalu tidak, mau bayar hutang darimana?” ucap Kalla.

 

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, meragukan akan kemampuan finansial dari PT Minarak Lapindo Jaya, terkait rencana terbarunya untuk kembali melakukan penggalian sumur baru di wilayah Tanggulangi 1. Basuki mempertanyakan mengenai sumber dana yang diperoleh untuk melakukan pengeboran, karena pemerintah sudah memberikan dana talangan senilai Rp.781,6 miliar untuk ganti rugi korban Lapindo, yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan tersebut.

 

“saya masih meragukan tentang sumber dana mereka, namun mungkin saja mereka sudah mendapat pinjaman dari tempat lain.” Ujar Basuki.

 

Sebelumnya diketahui bahwa Kasus Lapindo menyeruak sekitar 29 Mei tahun 2006, dimana PT. Minarak Lapindo Jaya melakukan pengeboran dan mengakibatkan menyemburnya lumpur panas yang telah menenggelamkan tiga kecamatan di wilayah tersebut, hingga saat ini diperkirakan kolam lumpur tersebut seluas 654 hektare, yang mengakibatkan ribuan keluarga terpaksa diungsikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.