Polri Sayangkan Pemberian Amnesti Kepada Din Minimi, Hukum Harus Ditegakkan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





foto: Antara
foto: Antara

Jakarta, Jelasberita.com| Pemerintah sudah memastikan pemberian Amnesti kepada Nurdin Ismail alias Din Minimi, yang merupakan bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang beberapa waktu lalu menyerahkan diri. Hal ini disampaikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo ketika tengah membuka rapat terbatas mengenai masalah dan Hak Asasi Manusia (HAM), di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Pada Selasa (5/1) lalu.

 




Namun, sepertinya hal ini menuai berbagai tanggapan, salah satunya dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigadir Jenderal Agus Rianto, Seperti diberitakan oleh CNN Indonesia, Kamis (7/1).

 

Agus mengatakan bahwa, seharusnya proses hukum tetap dijalankan, mengingat tentang azas persamaan di muka hukum. “kalau seperti ini tidak diproses, yang lain bagaimana?” ungkap Agus.

 




Agus juga menambahkan bahwa nantinya setelah melalui proses hukum, semuanya akan di nilai oleh hakim di persidangan. Setelah putusan diberikan oleh hakim, maka saat itu Din Minimi akan mendapatkan kepastian hukum.

 

“melalui proses hukum, biar nantinya hakim yang menentukan salah atau tidaknya. Toh, setelah vonis akan ada mekanisme lain yang berlanjut untuk memenuhi hak dari yang bersangkutan.” Tegas Agus.

 

Hingga saat ini, Agus berharap bahwa nantinya akan ada perubahan yang terjadi seiring perkembangan, mengingat juga amnesti belum sepenuhnya diberikan kepada Din minimi cs. “kita berharap semoga perkembangan kedepannya akan lebih baik.” Ungkap Agus.

 

Selain Polri, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin, memberikan pernyataan yang senada mengenai keputusan presiden memberikan amnesti kepada Din minimi. Rafendi berpendapat bahwa, Din minimi belum pantas mendapatkan amnesti dari presiden Jokowi. Rafendi mengungkapkan bahwa yang dilakukan Din minimi cs, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka waktu itu.

 

“kan sebelumnya sudah ada perjanjian damai antara GAM dan Indonesia pada 15 Agustus 2005, di Helsinky, Finlandia. Setelah perjanjian itu ditanda tangani, itu sudah mengakhiri konflik bersenjata antara kedua belah pihak.” Tuturnya.

 

Menurut Rafendi apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Din minimi, merupakan termasuk dalam kategori pelaku kriminal karena sudah adanya kesepakatan damai dari dua pihak tersebut.

 

Rafendi berharap bahwa Presiden Joko Widodo jangan terdorong oleh isu politik mengenai pemberian amnesti tersebut. Karena menurut Rafael ini adalah persoalan tentang penegakan hukum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.