Parlas Nababan, Sang Hakim Yang Menjadi Bulan-Bulanan Netizen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





pojoksatu.id
pojoksatu.id

Jakarta, Jelasberita.com | Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Palembang, Parlas Nababan menjadi bulan-bulanan para netizen di media sosial. Hal ini dikarenakan Parlas menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT Bumi Mekar Hijau, sebagai pelaku pembakaran hutan.

Tak hanya itu, bahkan Parlas juga telah mengatakan, membakar hutan itu tidak merusak lingkungan karena masih bisa ditanam lagi.




Melihat ini, banyak netizen ynag mempertanyakan hasil sidang pimpinan Parlas tersebut. Mereka menilai Parlas sudah berat sebelah dalam memimpin persidangan tersebut, bahkan banyak yang menganggap ia tidak becus dalam memimpin persidangan tersebut.

Ucapan Parlas yang membenarkan pembakaran hutan tersebut kemudian dijadikan “meme” oleh sejumlah netizen dan diupload ke media sosial sebagai bentuk kritikan untuk hakim tersebut.

“Cuma bisa mengurut dada saat hakim menolak gugatan pemerintah terhadap perusahaan pembakar lahan 20 ribu hektar. Mungkin kami enggak ngerti hukum, tapi kami semua mengerti bagaimana deritanya bernafas di kepungan asap. Sulit dipercaya, mungkin perusahaan uang perusahaan itu lebih enak. Hakim itu dapat berapa ya,” tulis akun mitrahotel_pku di instagram beberapa waktu lalu.

Para netizen mengaku geram atas pernyataan Parhas tersebut, dan mau tidak mau menuding sang hakim telah disuap perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam pembakaran hutan tersebut, sehingga menolak gugatan dari Kementerian.




“Kalau bukan karena uang, lalu apa alasan hakim menolak gugatan pemerintah. Kami korban asap sangat kecewa. Salam dari korban asap,” tambah mitrahotel_pku.

Cacian dan kemarahan pun bukan hanya diungkapkan netizen pada hakim tapi juga untuk perusahaan yang dimenangkan tersebut.

“Kita bakar perusahaannya, kan masih bisa dibangun lagi,” tulis akun @tongdji-djajanegara.

“Memukul hakim juga tidak jadi masalah, karena bisa diobati,” tulis akun @melkisedek_manalu.

Sebagaimana diketahui, putusan sidang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Sumsel disampaikan Rabu, 30 Desember lalu. Dengan adanya putusan itu maka anak perusahaan salah satu produsen kertas terbesar di dunia, Asia Pulp and Paper (APP) itu bebas dari gugatan pemerintah senilai Rp 7,8 triliun.

Leave a Reply

Your email address will not be published.