Organda: Gojek Selayaknya Hanya Untuk Angkutan Barang Saja

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  






foto: Go-jek.com

Jakarta, Jelasberita.com|Organisasi Angkutan Darat (Organda) sangat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak tegas dalam mengambil keputusan dan tidak konsisten dalam menegakkan peraturan tentang pelarangan angkutan umum, ojek.

 




Ketua Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda), Adrianto Djokosoe saat ditemui di kantor nya menyatakan bahwa dia dan organisasinya akan mengusulkan supaya legalitas ojek sepeda motor untuk diatur dan diberi ketetapan yang jelas.

 

Sehingga dapat dikategorikan sebagai kendaraan yang bisa dijadikan sebagai kendaraan umum. Namun, dkhususkan bukan untuk penumpang, seperti pemberitaan Tempo pada Senin (21/12).

 




Adrianto mengatakan bahwa ojek memang merupakan kendaraan yang sangat membantu bagi masyarakat perkotaan. Khususnya bagi daerah daerah yang kerap kali mengalami kemacetan, Seperti Jakarta.

 

Ataupun memang untuk daerah pinggiran yang hanya bisa dilalui oleh jalur kendaraan roda dua. Adrianto juga menambahkan,kemudahan juga semakin terasa dengan adanya ojek yang berbasis aplikasi ponsel seperti Go-Jek.

 

Adrianto hanya menyayangkan antusiasme masyarakat terhadap ojek. Karena tingkat keselamatan ojek sangat rendah sebagai angkutan umum. “ini yang harus di koreksi, antusiasme masyarakat terhadap ojek.”Tandas Adrianto.

 

Jadi, menurut Adrianto akan lebih baik jika nantinya penggunaan ojek hanya dikhususkan untuk angkutan barang ringan, yang bisa dengan mudah diantar dan dijemput.

 

“Jadi jika pemerintah ingin menjadikan kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum sesuai Undang-undang tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, hendaknya itu lebih kepada antar jemput barang saja.” Tambah Adrianto.

 

Soal penataan Transportasi massal sendiri, seharusnya pemerintah punya target yang jelas. Pemberian toleransi kepada ojek juga harus jelas ketentuannya. Sehinga tidak menjadi pertanyaan lagi akan kehadiran angkutam umum tersebut.

 

Seperti misalnya pada Uber dan Grab Car, Memang sudah memiliki aturan di dalam Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Darat tentang penggunaan Mobil pelat hitam yang dapat menjadi kendaraan umum, dengan kategori mobil sewaan. Namun, sangat disayangkan bahwa operator dari taksi pelat hitam itu tidak mendaftarkan usahanya kepada pemerintah.

 

“angkutan umum berbasis online itu tidak masalah, justru semakin efisien, namun untuk semuanya diharapkan mengikuti aturan.” Tegas Adrianto.

Leave a Reply

Your email address will not be published.