REDI Gugat KPU Medan ke PT TUN

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




REDI Gugat KPU Medan ke PT TUN

Medan, Jelasberita.com | Kuasa hukum Tim Pemenangan Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma (REDI) resmi mendaftarkan gugatannya  ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Jalan Pancing, Medan, Jumat (18/12),







Patra M. Zein, Kuasa Hukum REDI didampingi Ketua Tim Pemenangan REDI Bobby O Zulkarnaen di gedung PTTUN mengemukakan pihaknya minta hasil rekapitulasi KPU Medan dibatalkan. “Yang paling pokok adalah objek sengketa, karena KPU melanggar UU. Harus diingat tugas KPU adalah menindaklanjuti hasil rekomendasi Panwas yang meminta penundaan rekapitulasi,” sebut Patra.

Lebih jauh, ia mengatakan, Panwas telah meminta waktu untuk mengecek. Kalau rekomendasi Panwas ini dilanggar untuk apa ada Panwas. Apa yang dilakukan KPU Medan telah melanggar asas umum materil dan inmateril. “Seharusnya KPU Medan merespon apa pun kata masyarakat terlebih-lebih dari Panwas,” tambah Patra.

Patra meminta  agar dibatalkan surat keputusan KPU medan tentang rekapitulasi suara. Ketua Tim Pemenangan REDI, Bobby O Zulkarnaen mengemukakan mendaftarkan gugatan REDI ke PTTUN sebagai langkah hukum yang dilakukan REDI, karena pihaknya melihat KPU Medan telah menyalahgunakan wewenang karena tidak melaksanakan rekomendasi Panwas.

Sebab, sambung Bobby, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota telah mengirimkan suratnya kepada KPU Medan yang ditandatangani Ketua Panwas Raden Deni AT Miral, perihal rekomendasi pengunduran jadwal rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kota Medan.
Menurut politisi Gerindra ini Panwas telah merekomendasikan agar KPU Medan mengundurkan pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Medan dari Rabu (16/12) menjadi Jumat (18/12). Akan tetapi rekomendasi Panwas ini tidak diindahkan KPU Medan.




“Justru KPU Medan terburu-buru mengumumkan hasil perhitungan suara tersebut. Yang menjadi pertanyaan kami kenapa KPU Medan terkesan terburu-buru dan tidak mau mempertimbangkan rekomendasi Panwas,” kata Bobby.

KPU Medan, lanjut Bobby, harus mempertanggungjawabkan dana sosialisasi Rp 4 miliar dan pendistribusian C6 yang tidak merata. (Dewa)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.