Ini Pasal Yang Melarang Gojek dan Sejenisnya Beroperasi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




foto : go-jek.com




Ini pasal yang melarang Go-Jek beroperasi. foto : go-jek.com

Kementerian Perhubungan baru saja mengeluarkan surat pemberitahuan pelarangan pengoperasian terhadap Gojek dan sejenisnya sebagai angkutan umum karena tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyangkut Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Lalu, apa bunyi ketentuan tentang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga Gojek dan lain – lain dilarang untuk beroperasi kembali.

Seperti yang disebutkan pada Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di beberapa pasal.

Pada Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pasal 47 UU no 22 Tahun 2009,




  1. Kendaraan terdiri atas:
    a. Kendaraan Bermotor
    b. Kendaraan Tidak Bermotor
  2. Kendaraan Bermotor sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
    a. Sepeda Motor
    b. Mobil Penumpang
    c. Mobil Bus
    d. Mobil Barang
    e. Kendaraan Khusus
  3. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
    a. Kendaraan Bermotor Perseorangan
    b. Kendaraan Bermotor Umum

 

berikutnya yaitu Pasal 138 UU no 22 Tahun 2009

  • Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;
  • Angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum

Sedangkan Pasal 139 UU no 22 tahun 2009 menyebutkan

  • Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota, antarprovinsi serta lintas batas negara;
  • Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masalah perizinan disebutkan pada Pasal 173  UU no 22 tahun 2009 yaitu:
Perusahaan angkutan umum yang  menyelenggarakan angkutan dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliput keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan, yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan (Pasal 141 UU No. 22 Tahun 2009):

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM No. 46 Tahun 2014 tentang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM No. 98 Tahun 2013 tentang SPM Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Pengaturan Kendaraan Bermotor Umum:
a. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ: Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran

b. Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ: Kendaraan bermotor umum wajib dilakukan uji berkala  dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan

c. Pasal 23 ayat (3) Pasal 43 (2) PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan: Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum menggunakan Mobil Penumpang Umum & Mobil Bus Umum

d. Pasal Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012: Tanda nomor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning, tulisan hitam

Leave a Reply

Your email address will not be published.