Go-Jek dan Lainnya Kini Dilarang Beroperasi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





foto : go-jek.com
foto : go-jek.com

Kini Kementerian Perhubungan telah melarang ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) seperti Grab Car, Go-Jek, Grab Taksi, Go-Box, Uber Taksi, Blu-Jek serta Lady-Jek dan sejenisnya untuk beroperasi sebab dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.

Sementara itu layanan transportasi yang disebutkan saat ini sudah ada di sejumlah kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali, dan Yogyakarta serta kota-kota besar lainnya. Kemenhub menyebutkan jumlah driver seluruh aplikasi tersebut telah mencapai 20.000 orang.




Djoko Sasono, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam konferensi pers menyampaikan pelarangan beroperasi tersebut melalui Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang bertandatangan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

“Sehubungan dengan banyaknya kendaraan bermotor bukan sejenis angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet guna diperuntukan mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil sebuah langkah bahwa pengoperasiannya harus dilarang,” katanya, Kamis (17/12).

Kemudian disebutkan juga bahwa banyak masalah timbul antar sesama ojek, gojek, grabbike dengan moda transportasi lain akibat menyangkut masalah kesenjangan hasil pendapatan, keamanan dan tentu saja keselamatan masyarakat untuk berlalu lintas. Selain itu disebutkan juga bahwa sepeda motor dan kendaraan pribadi yang difungsikan sebagai alat transportasi angkutan umum sampai saat ini belum mendapatkan penindakan secara tegas oleh aparat.

Djoko menyampaikanbahwa surat tersebut tak hanya untuk seluruh pengusaha transportasi online saja namun juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, para kapolda dan seluruh gubernur yang ada di Indonesia.




Dia menjelaskan pengoperasian kendaraan sebagai ojek maupun uber taksi tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyangkut Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

ia menyebutkan bahwa,”Ketentuan angkutan umum adalah yaitu harus minimal beroda tiga, memiliki badan hukum dan mempunyai izin penyelenggaraan angkutan umum.”

Djoko mengaku pihaknya tidak memiliki masalah dengan bisnis berjenis start-up (pemula) namun akan menjadi bermasalah jika menggunakan kendaraan pribadi untuk dijadikan angkutan umum sedangkan kendaraan tersebut tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

“Apapun sebutannya, pengoperasian seperti Grab Car, Go-Jek, Grab Taksi, Go-Box, Uber Taksi, Blu-Jek serta Lady-Jek, dilarang,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.