Sidang Setya Novanto : Bukti Yang Tak Pernah Ada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





foto : beritagar.id
foto : beritagar.id

Sejak awal kasus Novanto mencuat ke publik, banyak masyarakat yang sudah merasakan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Mulai dari rekaman ilegal yang menjadi persoalan tersebut hingga bukti-bukti yang diserahkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said kepada Mahkamah  Agung tampak sangat janggal.

Jika dilihat dari kapasitas maka Sudirman Said selaku menteri ESDM tidaklah memiliki legal standing untuk melaporkan ataupun memberikan pengaduan tentang salah satu anggota dari lembaga legislatif kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terutama terkait ketua DPR RI. Dan hal ini sudah menjadi permasalahan umum.




Legal standing telah disebutkan pada pasal 5 ayat 1 pertarutan MKD no 2 tahun 2015.

(1) Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh:

  1. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota;
  2. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau
  3. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.

(2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pengaduan yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said semakin menjadi janggal dan sulit diterima ketika bukti yang ia ajukan sangat minim dan saksi serta teradu menolak bukti-bukti yang telah disampaikan tersebut.




Seperti yang dilakukan oleh saksi, Presidr Freeport, Maroef Syamsudin yang juga terlibat dalam aksi perekaman ilegal tersebut, ia tidak pernah mau menyerahkan rekaman asli kepada sidang MKD, yang ia berikan hanyal duplikat dengan durasi percakapan 87 menit. Sedangkan isu beredar bahwa rekaman asli hanya berdurasi 11 menit. Maroef juga terkesan selalu menghindari agar rekaman asli tidak ia serahkan.

Ia membuat berbagai alasan bahwa Mahkamah Agung meminta rekaman tersebut hingga tidak diserahkan oleh Mahkamah Agung. Sejak awal pula, Maroef Syamsudin tidak memiliki niat dalam penyelesaian masalah terkait Setya Novanto hingga bukti yang dianggap penting tersebut tidak diserahkan ke pihak MKD.

Tentu hal ini salah satu bukti sah bahwa kelengkapan bukti tidak dapat dipenuhi sehingga sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 yaitu:

Pasal 11

(1) MKD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan Alat Bukti.

(2) Dalam hal MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi teradu secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah MKD memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

Saksi Maroef Syamsudin berkali-kali menjanjikan untuk memberikan bukti asli kepada MKD namun hingga batas waktu yang ditentukan Maroef tak juga memberikan bukti yang ia maksud. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi MKD sendiri.

“Namun sampai batas waktu yang ditentukan saksi MS tidak juga menyerahkan rekaman asli kepada majelis MKD. Ada apa ini,” ucap Kahar Muzakir, selaku Wakil Ketua MKD.

Kahar mengidentifikasi bahwa ada upaya penyebaran fitnah terhadap Novanto oleh Maroef Syamsudin, Sudirman Said kepada Setya Novanto. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sidang MKD dapat memberikan keputusan bahwa Setya Novanto bebas, tidak juga melanggar etika dan dipulihkan nama baiknya dan kembali memimpin DPR sebagai Ketua DPR RI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.