Ahok Tuntut Ungkap Nama-Nama Pengguna Jasa Prostitusi Online

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





human
prostitusi online oleh artis

Kasus prostitusi artis yang menjerat artis Nikita Mirzani dan Puty Revita belum juga usai. Beberapa waktu lalu pihak kepolisian membeberkan tarif yang dipatok oleh artis-artis tersebut tidak murah. Seperti Nikita Mirzani mematok harga Rp 65 juta untuk sekali kencan sedangkan Puty Revita memato sekitar Rp 50 juta dalam sekali kencan.

Harga itu membuat berang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama. Ia berpendapat bahwa harga itu bisa saja dikeluarkan orang-orang kalangan atas dan termasuk di dalamnya terdapat pejabat pemerintahan.




Menanggapi hal tersebut tentu Ahok, sapaan akrab Basuki, memberikan ucapan keras soal pria-pria hidung belang yang menggunakan jasa prostitusi artis-artis tersebut. Ahok meminta pihak kepolisian agar mengusut siapa saja yang terlibat dan mengungkap bila ada nama pejabat dalam kasus prostitusi ini.

Tak hanya mucikari saja yang menerima hukuman namun nama-nama yang terlibat sebagai penikmat jasa tersebut juga harus diberikan ganjaran hukum.

Ahok berpendapat bahwa Rp 65 juta merupakan harga yang mahal untuk sekali kencan dengan seorang artis. Dan menuntut keadilan kepada pihak yang berwenang bahwa hukum harus disamaratakan antara penikmat, pelaku hingga penjualnya.

Dalam hal ini polisi menetapkan artis Nikita Mirzani dan Puty Revita menjadi saksi korban human trafficking atau perdagangan manusia.




Namun berbeda pendapat dengan Ahok, JK di saat kabar penahanan Robbi Abbas dalam kasus prostitusi artis beberapa waktu lalu mengatakan bahwa tidak mungkin ada pejabat yang mampu menyewa jasa prostitusi online dengan harga yang selangit. Hal ini disebabkan oleh gaji pejabat terlalu kecil untuk harga setinggi itu.

Ia juga berpendapat bahwa pengungkapan nama-nama yang menjadi pengguna jasa prostitusi online tidak pantas diungkap kepada publik. Hal ini berkaitan pada pengakuan yang dilakukan oleh seseorang, jika seseorang yang sudah mengaku maka tidak pantas untuk disebarkan ke masyarakat.

Lanjut JK, Jika daftar itu hendak dibuat maka saat ini juga bisa dibuat namun pengungkapan kepada publik termasuk tindakan pencemaran nama baik dan akan menimbulkan berbagai masalah kembali.

Leave a Reply

Your email address will not be published.