Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun Batal Ikut Pilkada

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  





foto : wikipedia
foto : wikipedia

Ditengah hiruk pikuk pilkada serentak yang dilaksanakan hari ini ternyata ada satu kabupaten dan satu kota di sumatera utara yang harus batal ikut turut memeriahkan pilkada serentak tersebut.

Adalah kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun harus menunda pilkada di daerah mereka. Sebelumnya permasalah yang dihadapai kedua daerah tersebut adalah salah satu calon dinyatakan bermasalah sehingga pihak KPU mencoret nama pasangan tersebut untuk mengikuti pilkada.




Atas pencoretan tersebut PT TUN akhirnya memutuskan untuk menunda pilkada di kedua daerah tersebut dengan putusan Sela. Menanggapi pencoretan dan putusan yang dijatuhkan oleh PT TUN pasangan yang telah dicoret namanya menyatakan keberatan dan menggugat hasil putusan PT TUN.

Salah satu pasangan calon bupati Simalungun yang direncanakan maju dalam pilkada yaitu Evrasassky Damanik menyatakan abhwa dirinya merasa kecewa dengan putusan yang diberikan oleh PT TUN tersebut, yang mengakibatkan pilkada di Simalungun harus ditunda.

“Saya kecewa dengan penundaan pilkada di Simalungun. Masa gara-gara putusan Sela PT TUN pilkada ditunda,” katanya, Selasa (8/12/2015).

Dengan adanya putusan tersebut maka kredibilitas aparat hukum di Indonesia wajib dipertanyakan menurut Evrasassky.




“Ada mekanisme yang harus dijalani kalau mengadu ke PT-TUN. Harus melalui Panwaslih dahulu baru ke PT-TUN. Masa bisa satu hari langsung keluar putusan seperti itu, ada apa ini coba, ada apa dengan PT-TUN,” katanya.

Dengan keputusan yang diberikan PT TUN maka mencerminkan bahwa aparat hukum benar-benar bobrok diaplikasikan di negeri ini. Keputusan Sela seharusnya tidak mudah dikeluarkan begitu juga dengan PT TUN yang dengan mudah menjatuhkan putusan tersebut. Seakan putusan Sela memang gampang untuk dukeluarkan abgi siapa saja.

Evrasassky berpendapat bahwa seharusnya hukum jangan dicampuradukkan dengan politik dan hukum jangan dipolitisir oleh penegak hukum.

“Pilkada ini kan politik, janganlah penegak hukum berpolitik. Pisahkan hukum dengan politik. Kalau sudah terpidana yah harus diproses hukum,” tambahnya.

Dengan putusan yang kini secara mau tak mau harus dijalani maka Evrasasski menghimbau pada semua pendukungnya untuk berserah diri pada Tuhan yang maha esa karena pilkada harus mengalami penundaan yang belum dipastikan sampai kapan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.