Dana Bos Tak Juga Cair, Sekolah Cari Hutangan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




sdn-medan-barat

Seluruh sekolah di provinsi Sumatera Utara sampai saat ini belum juga menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya sudah turun saat pertengahan Oktober, namun hingga awal Desember belum juga diterima.




Hal ini tentu berimbas pada sekolah-sekolah terutama sekolah negeri. Kepala SMP Negeri 6 Medan Ariffuddin mengatakan, belum turunnya dana BOS membuat pihaknya terpaksa mencari utangan untuk membiayai operasional sekolah. Sebab, dengan dana BOS, para siswa tingkat SD dan SMP bebas membayar SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) atau sejenisnya.

Dengan jumlah siswa 1.209, SMP Negeri 6 biasanya menerima dana BOS per triwulan sebesar Rp 302.250.000.

Namun, ia mengaku tidak tahu berapa besaran uang SPP, yang harus dibayar siswa, apabila dana BOS tidak ada. Ia juga mengaku tidak tahu saat ditanya berapa utang untuk menutupi biaya operasional selama dana BOS belum cair.

Sedangkan Kepala SD Negeri 060908 di Medan Denai Amri Barus mengaku, khawatir tak mampu membayar gaji guru honorer apabila dana BOS tak cair.




“Yang kami paling khawatir, gaji guru honor gak terbayar. Kan gak mungkin gak kami bayar,” kata Amri.

Hal serupa juga dialami Kepala SMP Negeri 2 Medan. Dengan jumlah siswa 1.226, operasional di SMP yang terletak di Jalan Brigjen Katamso ini pun menjadi terkendala.

“Triwulan keempat ini belum. Itu harusnya keluar untuk bulan 10,11, dan 12. Dampaknya jelas ada. Kami terpaksa berutang dulu untuk kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan. Setiap kegiatan, kan perlu biaya. Ya, kami utang dulu lah. Pande-pandelah,” ujar Kepala SMP Negeri 2 Medan, Nampati Ginting.

Sedangkan kegiatan yang harus mereka lakukan terpaksa tidak diselenggarakan agar beban utang tidak terlalu menumpuk.

Nampati juga mengeluhkan bahwa jika bantuan BOS tidak juga cair maka ujian semester yang akan diadakan pada Desember ini akan mengalami kekacauan sebab pengadaan ujian sendiri jika dihitung secara kasar mencapai Rp 50 juta.

Biaya sebesar itu digunakan untuk misalnya saja penggandaan soal ke percetakan. Belum lagi honor untuk pengawas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.