Gatot Pujo Nugroho jadi Saksi Ajib Shah

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




gatot-pujo-nugroho

Kamis (26/11) lalu, Gubernur Sumut non aktif, Gatot Pujo Nugroho diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus suap APBD dan batalnya hak interpelasi DPRD Sumut hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Harian (PLH) Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak.




Yuyuk juga menambahkan bahwa Gatot emmiliki kapasitas sebagai saksi untuk ketua DPRD Sumut, Ajieb Shah yang kini menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi bersama empat pimpinan DPRD Sumut 2009-2014.

“Hari ini diperiksa GPN (Gatot Pujo Nugroho) sebagai saksi untuk AJS (Ajib Shah),” kata Yuyuk via WhatsApp, Kamis (26/11/2015) malam.

“Dipanggil karena keterangannya dibutuhkan,” ia menambahkan kembali.

Tetapi Yuyuk tidak memberi keterangan Gatot Pujo Nugroho akan diperiksa dalam materi apa dan waktu pemeriksaanya yang tidak jelas.




Kasus dugaan gratifikasi yang menjerat KetuaDPRD Sumut 2009-2014 Saleh Bangun, Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Chaidir Ritonga, Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Kamaludin Haharap, Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Sigit Pramono Asri, dan Ajib ke depan bisa dijadikan pelajaran.

KPK menjerat Gatot sebagai tersangka kasus dugaan pemberian gratifikasi dalam persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumatera Utara 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Sumut 2014 dan 2015, serta terkait penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015.

Indriyanto menduga, kemungkinan ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, selain enam tersangka yang telah ditetapkan KPK. Pasalnya, jumlah uang yang dikeluarkan Gatot untuk menyuap DPRD Sumut tidak sedikit.

“Ini banyak sekali dan masif, dilihat dari jumlah pelaku, jumlah dana,” ujar Indriyanto dikutip dari Kompas.com. Namun, Indriyanto enggan mengungkap secara detail pembagian suap dan jumlah uangnya. Menurut dia, semua hal tersebut akan terungkap dalam pengadilan.

Kepala Badan Kehormatan Dewan (BKD) Sumatera Utara Ramses Simbolon menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan Ketua DPRD Sumut kepada KPK. Ia mengatakan, BKD tidak dapat berbuat banyak atas kasus tersebut.

“Biarlah proses hukum berjalan dengan baik tanpa berburuk sangka. Kita tunggu saja selanjutnya. BKD hanya bisa beracara dari konteks hukum kalau sudah punya keputusan hukum tetap,” kata Ramses.

Leave a Reply

Your email address will not be published.