Menkeu Gelar Dialog Pajak Bersama WP se-Sumatera

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Medan, Jelasberita.com | Sisa dua pekan lagi sebelum masa berlaku tahun pajak 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap kepatuhan pajak di wilayah Sumatera meningkat. Ia berharap digelarnya pertemuan-pertemuan antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib pajak (WP) dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para WP untuk membayar pajak. Demikian pula dengan pertemuannya bersama seluruh WP wilayah Sumatera dalam dialog “Kebijakan Terbaru Tentang Revaluasi Aktiva Tetap dan Pemanfaatan Pengampunan Pajak” di Grand Aston City Hall, Rabu (25/11), yang dihadiri 700-an peserta.

“Kami akui, kami kurang melakukan pembinaan 5 tahun belakangan. Oleh karena itu, melalui pertemuan seperti ini kami berharap kita dapat berdialog, menanyakan apa yang belum dimengerti. Anda juga berhak untuk menanyakan kepada kami (DJP) terkait kemana dana pajak yang selama ini bapak/ibu bayarkan. Sebenarnya kata wajib pajak tidak lagi tepat digunakan. Mulai tahun depan kata wajib pajak diubah menjadi pembayar pajak sebab bapak/ibu adalah tax payer, dan Anda lah yang penopang APBN,” jelasnya.




Dialog Bersama Menkeu
Ia mengemukakan, rasio pajak Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sangat rendah di antara anggota G20, hanya mencapai 11 persen dan cenderung turun. Penurunan disebabkan tax compliance yang rendah dan tax administration yang belum maksimal. Diperkirakan, bila tax compliance bagus, penerimaan negara bisa mencapai dua kali lipat. Akan tetapi, hingga akhir November ini target yang tercapai masih 78 persen. Dari 240juta penduduk Indonesia, hanya 27juta yang berNPWP. Dari 27juta tersebut hanya 10juta yang menyampaikan SPT. Dan dari 10juta tersebut, mayoritas berstatus karyawan, yang pajaknya sudah dibayar pemberi kerja. Dari 10juta hanya 900ribu yang membayar Pajak Penghasilan Pasal 25.

“Di banyak negara, jumlah penerimaan pajak dari pajak penghasilan pribadi lebih besar daripada badan. Tetapi, hingga kini di Indonesia penerimaan dari WP badan masih jauh lebih besar. Beberapa kami temui, banyak WP pribadi yang tidak melaporkan penghasilannya dengan benar. Ada malah pengusaha atau pemilik perusahaan terdaftar sebagai karyawan dari perusahaannya sendiri. Ini tentu tidak masuk akal. Untuk itu, pihak DJP nantinya tidak lagi sibuk memantau perusahaan tetapi juga memantau pajak individu,” paparnya.

Dalam kesempatan ini, wajib pajak mendapat penjelasan tentang manfaat insentif pajak yang disediakan pemerintah, khususnya insentif terkait revaluasi atau penilaian aktiva tetap dan insentif terkait penghapusan sanksi pajak. Terkait revaluasi aktiva tetap, apabila permohonan revaluasi diajukan pada tahun 2015 maka tarif pajak penghasilan final yang berlaku adalah 3%, sedangkan untuk permohonan yang diajukan pada semester I dan semester II tahun 2016 masing-masing dikenakan tarif 4% dan 6%.

Adapun melalui program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, pemerintah memberikan insentif kepada seluruh wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan perpajakan yang dilakukan di waktu yang lalu, termasuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, membayar pajak yang terutang, melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak, dan membetulkan SPT atau membayar kekurangan pajak. Apabila wajib pajak memanfaatkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak ini, maka seluruh sanksi dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak akan dihapus sesuai ketentuan yang berlaku.




Menteri Keuanga berharap wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang sudah disediakan pemerintah, termasuk diskon tarif pajak atas keuntungan dari hasil revaluasi aktiva tetap dan penghapusan sanksi dalam program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015.

Acara dialog bersama wajib pajak seperti ini secara berkala dilaksanakan oleh Ditjen Pajak sebagai wadah sosialisasi dan mendapatkan masukan langsung dari para wajib pajak. Dengan semangat perbaikan dan peningkatan pelayanan, Ditjen Pajak berharap melalui dialog dan masukan yang terbuka dari wajib pajak akan semakin meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di Indonesia. (rls/ti)

Leave a Reply

Your email address will not be published.