Panitia GKI Akui Tak Punya IMB

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Pembangunan Gereja




Medan, Jelasberita.com | Menindaklanjuti unjuk rasa yang dilakukan jemaat terkait pemberhentian pembangunan gedung gereja GKI Mandala, Lurah Kenangan I Baru Fikri H Lubis mengatakan, pihaknya meminta agar panitia pembangunan segera melengkapi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan akte tanah.




Ia menegaskan, pendirian gedung rumah ibadah GKI Mandala untuk sementara harus dihentikan sampai pihak gereja mampu menunjukkan IMB serta sertifikat tanah dari pihak BPN.

Terkait demonstrasi Minggu (22/12) kemarin, menurut Fikri, hal itu dilakukan karena pihak gereja tak memenuhi syarat-syarat administratif yang diminta. Bahkan pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan pemberhentian pembangunan gereja GKI pada 16 November 2016. Juga memfasilitasi mediasi pada Sabtu, 21 November, di aula kantor Pembangunan Gereja GKI Kelurahan Kenangan bersama sejumlah pihak yakni Ketua LKMD dari BKM Al-Ikhlas, LKMD, tokoh masyarakat, FUI Sumut, Kepling 8, Babinsa. “Namun pihak gereja walk out dari ruang mediasi.” ujarnya.

Memang pihak panitia pembangunan telah mengoleksi 90 suara (KTP) jemaatnya dan 60 suara (foto kopi KTP) warga sekitar yang mendukung pendirian bangunan gereja tersebut. Namun, tegas Fikri, hal itu belum cukup. Ia meminta agar gereja memenuhi syarat seperti bunyi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.




Dalam Bab IV tentang pendirian Rumah Ibadah pasal 14 dan 16 bunyinya, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan khusus meliputi, a. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang disahkan pejabat setempat  sesuai tingkat batas wilayah, mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit  60 orang yang disahkan Lurah/Kepala Desa. Juga nendapat rekomendasi tertulis dari kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota serta rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/kota.

“Kami ini menghargai kerukunan umat beragama. Tetapi kamiz selaku pemerintah perlu menegakkan aturan. Pendirian apa pun harus ada IMB-nya. Bukan hanya gereja, masjid juga,” pungkas Fikri.

Ketua Panitia Pembangunan gereja GKI Dr W. Hutabarat, melalui Parhusip, ketika dikonfirmasi menegaskan, pembangunan dilakukan atas seizin lurah Fikri H Lubis. “Lurah dulu yang menyetujui pembangunannya. Katanya ‘pelan-pelan dan sambil jalan,’ makanya sembari pasang batu bata, kami sedang utus IMB-nya. Nah kenapa sekarang tiba-tiba mau dirobohkan? Semalam dia bawa eskavator. Untuk apa?” katanya.

Lebih jauh Hutabarat mengatakan, pihaknya meminta agar pengerjaan bangunan tetap berjalan dan jangan diganggu sampai material bangunan yang ada saat ini dihabiskan sembari pihaknya masih memproses pengurusan IMB di Pemkab Deli Serdang. (Dewa)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.