Kanwil DJP Sumut I Sita Aset Penunggak Pajak

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Sita Petisah 3
Medan, Jelasberita.com | Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I menyita aset para penunggak pajak. Penyitaan dilakukan secara serentak dengan total tunggakan pajak lebih dari Rp 27,62 miliar. Penyitaan dilakukan oleh 9 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I, yaitu KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, KPP Pratama Medan Petisah, KPP Pratama Binjai, serta KPP Pratama Lubuk Pakam.
            “Penyitaan diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2000. Bertepatan dengan tanggal yang sama dengan nomor undang-undang tersebut, yaitu tanggal 19, kami melakukan penyitaan serentak di Kanwil DJP Sumatera Utara I,” ujar Mukhtar, Kepala Kanwil DJP Sumut I di kantornya, Kamis (19/11).
Aset penunggak pajak yang telah disita antara lain sejumlah kebun dengan tanaman di atasnya, luas kebun 1.333 hektar di Lubuk Pakam dan 740,83 hektar di Binjai. Sebuah rumah dengan luas tanah kurang lebih 600 m2 di Kecamatan Medan Timur. Sebidang tanah di Kecamatan Simalingkar B. Sebuah gedung kantor di Tanjung Morawa. Dua buah Truk Tangki Jenis PS 190. Sebidang tanah berikut bangunan di Kelurahan Harjosari I Medan. Ruko tiga lantai di Jalan Tilak, Medan. Dua unit Mesin Cetak di Jalan Putri Merak Jingga Medan. Tiga unit mobil minibus di KIM 2 Mabar . Sebidang tanah seluas 250 m2 di Perbaungan.
Penyitaan merupakan tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak untuk dijadikan jaminan guna melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. namun, aksi sita tidak serta merta dilakukan mendadak. sebelum dilakukan penyitaan, kpp menerbitkan surat teguran kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran kepadanya, maka kpp akan menerbitkan surat paksa. penyitaan baru dapat dilaksanakan apabila penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. (ti)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.