Pilkada dan Nias Baru

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Pulau Nias
Oleh: Saharman Gea, PhD*)

Euforia pilkada di Kepuluan Nias sangat terasa. Masing-masing kelompok kandidat dengan caranya sendiri-sendiri berusaha meyakinkan calon pemilih untuk memberikan suara kepada mereka. Berbagai program sebagai implementasi dari visi-misi kandidat ditawarkan baik dalam pertemuan terbuka, setengah terbuka, tertutup, terbatas, perorangan, hingga penggunaan dunia maya. Perdebatan, diskusi, sampai saling menyindir antartim sukses tak bisa dihindari. Benar-benar menggambarkan bahwa pilkada 9 Desember 2015 nanti adalah sebuah pesta rakyat. Tentu dengan harapan bahwa kepala daerah terpilih yang akan memimpin selama 5 tahun kedepan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan Nias Baru yang bermartabat, cerdas, dan berkeadilan.




Untuk mencapai kondisi ideal di atas saya yakin para kandidat telah merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan yang dituangkan dalam bentuk program kerja jangka pendek dan menengah yang didasarkan keadaan saat ini (baseline) di setiap daerah. Menurut hemat saya, ada 4 (empat) program prioritas yang harus dituntaskan baik secara bersama-sama kelima kepala daerah ataupun masing-masing daerah.

Pendidikan, Pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada hampir semua daerah di Pulau Nias masih rendah. Kecuali Kota Gunung Sitoli, rata-rata akreditasi sekolah masih C, bahkan ada yang belum terakreditasi. Masih dapat dihitung dengan jari jumlah sekolah dengan akreditas B, apalagi A. Artinya masih banyak sekolah yang belum memenuhi 8 standar penilaian. Ironisnya, beberapa mata pelajaran yang diuji pada Ujian Nasional (UN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) justeru diajari oleh guru yang tidak sesuai dengan bidangnya. Sulit membayangkan bagaimana generasi muda Nias mendapatkan kesempatan kuliah pada perguruan tinggi negeri yang saat ini dimana 50% dialokasikan melalui Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) atau lebih dikenal dengan jalur undangan dan akreditasi sekolah sangat menentukan prosentase siswa yang lulus. Bagaimana perguruan tinggi di Pulau Nias? Ini lebih menyedihkan lagi. Perguruan tinggi swasta yang ada paling tinggi terakreditasi C oleh BAN PT Dikti. Akibatnya, para alumni tidak dapat bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya dan umumnya mereka hanya bekerja di Pulau Nias. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh perguruan tinggi swasta dari luar Pulau Nias dengan alasan membuka layanan kelas jarak jauh. Padahal, menurut hemat saya, cara ini masih belum efektif mengingat infrastruktur jaringan internet sebagai media pembelajaran masih rendah di daerah ini. Harus digagas secara bersama sebuah perguruan tinggi berstatus negeri yang berkualitas dan berbasis potensi lokal oleh kelima daerah. Perguruan tinggi ini diharapkan menjadi ajang meningkatkan SDM, pusat pengkajian ekonomi, budaya, dan bahkan dipersiapkan menjadi panggung besar masyarakat Nias di masa akan dating untuk menata dirinya sendiri.

Kedua, ketersediaan energi. Tanpa energy yang cukup akan sulit mengembangkan bidang apapun di Pulau Nias. Dengan kapasitas terpasang PLN Cabang Gunung Sitoli 10 MW untuk 5 (lima) daerah dengan penduduk hampir 1 juta orang sangat jauh dari mencukupi. Ini menjadi momok bagi para investor yang berkeinginan mengembangkan usahanya yang memerlukan energi. Secara bersama dipetakan keperluan energi saat ini dan proyeksi 15-20 tahun yang akan datang. Dari data itu, mulai dirumuskan bentuk sumber energy yang tepat dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Boleh saja biomassa menjadi pertimbangan utama karena masih tersedianya lahan untuk menumbuhkan jenis pepohonan yang menjadi bahan bakar, selain juga ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Boleh juga bersumber dari batu bara yang memang tersedia melimpah di Pulau Nias, terutama di wilayah bagian Utara dan Tengah. Bahkan tak salah juga bila mengandalkan tenaga diesel sebagaimana lazim dioperasikan selama ini.

Ketiga, lapangan kerja. Andaikan ada waktu tersisa di sore hari melihat pemandangan di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli, menyuguhkan data betapa tingginya tingkat urbanisasi masyarakat Nias yang ditandai dengan perpindahan warga ke luar daerah. Hal yang menyedihkan, umumnya mereka hanya menjadi kuli tani di perkebunan-perkebunan karet dan sawit di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh, Riau, Jambi, dan tempat lainnya. Padahal di daerah baru justeru banyak menemui masalah, terutama status kependudukan mereka. Banyak warga yang tidak memiliki kartu tanda penduduk. Akibatnya, nyaris hak-hak mereka sebagai keluarga miskin tak pernah mereka terima. Apa yang terjadi selanjutnya? menjadi PNS satu-satunya harapan. Akhirnya segala kemampuan dikeluarkan termasuk tindakan melawan hukum seperti menyogok dan sejenisnya. Ini sebagai indikasi bahwa ada kegagalan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja. Perusahaan daerah yang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus ditumbuhkembangkan. Perkebunan karet dengan pola PIR saya kira sudah saatnya dilakukan mengingat tersedianya angkatan kerja petani karet tradisional yang tersedia. Pada saat luas karet mentah mencapai sekitar 70.000 Ha, sudah saatnya mendorong pendirian pabrik karet. Sesuai data di lapangan, sampai hari ini masih sekitar 36.00 Ha karet rakyat yang tersedia. Perusahaan daerah berbasis potensi lokal seperti bidang peternakan dan perikanan juga saatnya untuk dikembangkan. Gerakan untuk mencapai swasembada pangan harus digalakkan dengan mencetak sawah-sawah baru, memperbaiki sistem irigasi, penyediaan balai-balai pembibitan tanaman, hewan, dan ikan. Fungsi Bulog juga harus ditingkatkan sehingga ketahanan pangan di Pulau Nias meningkat.




Keempat, Air Bersih. Vitousek (1986) seorang ilmuwan terkemuka dalam penelitian penyediaan air bersih dari Stanford University telah memperingati bahwa salah satu pemicu konflik dunia di masa yang akan datang adalah sumber air. Peringatan ini tidak bisa diabaikan begitu saja, termasuk di Kepulauan Nias yang dari waktu ke waktu menunjukkan pertumbuhan penduduk yang lumayan tinggi. Seiring dengan pembangunan pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, pendidikan, dan sector strategis lainnya, ketersediaan air bersih merupakan sebuah prasyarat utama. Perusahaan air minum yang sehat dari sisi manajerial, tangguh dalam menyuplai air bersih yang dibutuhkan, serta membuka peluang sebagai lapangan kerja bagi masyarakat setempat adalah sebuah keniscayaan.

*) Penulis adalah dosen USU

Leave a Reply

Your email address will not be published.