Peternak Gugat UU Peternakan dan Kesehatan Hewan ke MK

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  




Medan, Jelasberita.com | Kehadiran peternakan integrasi di Indonesia dinilai telah membuat peternak rakyat mandiri gulung tikar. Berdasarkan data Gabungan Organisasi Peternakan Ayam Nasional (GOPAN), 80 persen perunggasan nasional dikuasai peternakan integrasi. Peternakan rakyat mandiri hanya sekitar 20 persen.







Kondisi ini membuat peternak rakyat mandiri mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun perkaran yang digugat adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2)] juncto Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana dikutip dari risalah sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 117/PUU-XIII/2015, Selasa (10/11), saksi ahli Dwi Cipto Budinuryanto mengatakan, pasal 2 ayat (1) UU No 18 Tahun 2009 itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam aturan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Ayat tersebut berbunyi: “materi muatan peraturan perundagan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”

Bunyi Pasal 2 ayat (1) adalah peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.

Dwi menilai, Pasal 2 ayat (1) pada kalimat, “melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan…,” itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam aturan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Dwi lalu mengusulkan agar kata “integrasi’ diganti dengan “kemitraan”.




Pada praktiknya, budidaya perunggasan sekarang ini mengenal istilah intergasi vertikal. Menurut Dwi, integrasi vertikal ini berpotensi merugikan peternak, terutama peternak kecil. “Nah, ini yang mungkin harus diatur, dicarikan jalan tengah, sehingga peternak makmur, sejahtera, berdaya saing, berkelanjutan, dan sebagainya. Ini yang susah kalau 80 persen dari peternak besar itu terlalu dominan sehingga berpotensi mematikan usaha peternakan kecil,” ujarnya.

Namun, Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna menilai bahwa MK bukan lembaga yang merumuskan norma. “Saya ingin menerangkan, MK itu tidak boleh merumuskan norma, kalau mau mengusulkan norma atau perubahan undang-undnag ke DPR. Kami di sini cuma bisa mencoret atau memberikan pemaknaan. Kalau memberikaan pemaknaan, harus sesuai dengan konteks kalimat. Kalau itu (integrasi) itu kami ganti dengan kemitraan, jadi tidak nyambung dengan ayat berikutnya,” tuturnya.

Ketua MK Arief Hidayat berpendapat seabiknya Undang-Undang mengenai Penanaman Modal Asing yang harus diuji lebih dulu. Hal ini karena hadirnya perusahan besar lebih dulu ketimbang lahirnya UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. “Berarti bukan karena undang-undang ini, tapi karena keterbukaan liberalisasi penanaman modal (UU PMA) di seluruh sektor di Indonesia. Teman-teman prinsipal saya kira punya data penelitian mengenai itu, sehingga betul-betul meyakinkan hakim bahwa peternak harus dilindungi,” pungkasnya.

Sidang akan diselenggarakan lagi pada hari Selasa, 17 November 2015, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi enam orang.

Adapun pemohon pengujian perkara UU Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Ashwin Pulungan, Waryo Sahru, AA. Suwangi, dkk. (Roni).

Leave a Reply

Your email address will not be published.